Amstrong Sembiring : Menyoal Penggelapan Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Pidana

by -531 views

Jejakkasus.info | Jakarta – Nampak diraut wajah kekecewaan advokat senior Amstrong Sembiring di halaman Propam Mabes Polri saat menjelaskan ke awak media usai melapor bahwa perkara laporannya sudah tujuh bulan tentang pidana penggelapan yang ditangani oleh tim penyidik unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya sampai sekarang belum ada titik terangnya bahkan sudah melaporkan tim penyidik tersebut ke Propam Polda Metro Jaya dan laporan tersebut sudah masuk ke Paminal Polda Metro Jaya tapi tetap saja belum ada perkembangan positip, perkara tersebut harus segera dituntaskan biar terang benderang, dan segera tetapkan terlapor sebagai tersangka, serta polisi harus profesional, modern dan terpercaya, patokannya sederhana bahwa penerapan hukum itu tanpa pandang bulu dan otak kriminal itu harus dibasmi, karena itu tidak bisa dibiarkan sebagai gejala sosial nyata yang bergentayangan, dan barangkali masih ingat pemikiran Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok Pokok Sosiologi Hukum, yaitu bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Menurut sudut pandang hukum dari Amstrong Sembiring merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.
Tindakan Soerjani Sutanto seperti itu adalah nyata-nyata perbuatan melawan Undang-undang, bahkan belum lama ini tindakan Soerjani Sutanto seolah kebal hukum dimana tanah dan bangunan yang masih sengketa dan berproses di unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan arogan disewakan kembali, padahal Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pasal 28 Ayat (6) disebutkan secara tegas bahwa rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan.

Menurut kuasa hukum Haryanti Sutanto, bahwa modus tindakan yang melawan hukum seperti itu sudah banyak dianalisis oleh para pakar mendefinisikan apa itu kejahatan, menurut Sutherland, pengertian Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurutnya tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.
Kemudian Amstrong Sembiring meminjam pengertian kejahatan dari R. Soesilo yang dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pertama, pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU. Dan kedua, pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat

Ada seorang filsuf bernama Cicero yang mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Tapi batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
Menurut Amstrong apa yang dikemukakan seorang filsuf bernama Cicero merupakan gambaran masih relevan dalam perkara sedang ditangani yakni seorang wanita tidak punya tahu malu (seorang kakak kandung bernama Soerjani Sutanto menguasai seluruh harta waris adik kandungnya Haryanti Sutanto) yang menguasai seluruh harta waris orang tua kandung sudah meninggal kemudian mengklaim milik bangunan rumah dengan bermodalkan dari akta persetujuan dan kuasa nomor 6,7,8, dan 9 yang dibuat pada tanggal 11 April 2011 kemudian merekomendasikannya untuk berbuat sehingga membuat akta hibah no 18 tahun 2011 tertanggal 9 Mei 2011 (selang waktu satu bulan kurang dari dibuatnya akta persetujuan dan kuasa sampai terbuatnya akta hibah) untuk keuntungan diri pribadinya, namun sayang Akta Hibah tersebut telah dikesampingkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/Pdt/2017, dan akta hibah tersebut sebagai dasar merubah nama sertifikat atas nama diri Soerjani Sutanto sudah tidak mengandung kekuatan hukum lagi, karena akta hibah tersebut tidak mempunyai fungsi maka dengan demikian sertifikat tersebut harus kembali kepada sertifikat awal yaitu sertifikat atas nama Almarhumah Soeprati merupakan ibu kandung dari para ahli waris.
Bagi Amstrong sendiri, “orang yang tidak punya tahu malu adalah orang yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat “
Amstrong menekankan kepada tim pengacaranya Soerjani Sutanto, tahu tidak mereka bahwa perbuatan tersebut sangat hina sekali dan tindakan perbuatan tersebut sudah masuk sebagai unsur unsur kejahatan yaitu pertama adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, kedua, unsur kejahatan memang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketiga, perbuatannya ada maksud jahat atau niat jahat, dan keempat, adanya peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat, dan kelima, unsur kejahatan adanya perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan, serta terakhir keenam, unsur kejahatan terakhir tersebut ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Ini yang disebut unsur-unsur kejahatan.

Hibah Orang Tua kepada Anak Dapat Ditarik Kembali

Amstrong menekankan kembali bahwa hukum itu telah secara tegas mengatur di dalam KUHPerdata, pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”): pertama, tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, dan kedua jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, serta terakhir yang ketiga jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, setelah pemberi hibah ini jatuh miskin.

Akan tetapi perlu diingat bahwa ada kemungkinan juga hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (Pasal 924 KUHPer). Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi.

Dalil-Dalil Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Soerjani Sutanto Ditolak Semua

Menurut Amstrong Sembiring merupakan kuasa hukum Haryanti Sutanto, ”Apa yang dilakukan oleh Soerjani Sutanto sudah jelas-jelas bertentangan hukum”, dan perlu diketahui bahwa permohonan PK yang diajukan tim pengacara tersebut penuh tipu muslihat, coba anda bayangkan saja mana ada Novum (akta hibah no 18/2011) diajukan tapi sertifikat sudah dirubah ke atas nama diri pribadinya jauh-jauh sebelumnya, ini jelas patut diduga keras permainan pengacara dan notaris/PPAT, selain itu yang sangat naif tim kuasa pengacara Soerjani Sutanto tersebut mengajukan permohonan PK juga semata-mata ingin memberi pesan dirinya korban dari tipu muslihat pihak lawan yang sebenarnya “maling teriak maling” untuk menipu semua orang termasuk nyaris ditipunya hakim agung MA ditingkat PK, pungkasnya.
Secara logika hukum, menurut Amstrong putusan hakim agung Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali (PK) sudah benar dan bijaksana.
“Dalam hukum, apabila tanggal dibuatnya bukti tersebut lebih muda dari perkara induk, sudah beberapa kasus langsung itu di pengadilan tidak diakui sebagai Novum. Dia tidak melihat substansinya lagi. yang dilihat adalah acara formalnya. Begitu dibuatnya tanggal tersebut, lebih muda dari tanggal perkara induk, hakim biasanya langsung mengatakan tidak memenuhi syarat sebagai Novum”.
Menilik akta hibah no 18 dijadikan Novum tersebut dibuatnya pada tanggal 9 mei 2011 sementara perkara Induknya perkara tersebut pada tanggal 27 Mei 2013, dengan demikian berarti tanggal dibuatnya bukti tersebut lebih muda dari perkara induk, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Novum.
Bagi Amstrong Sembiring sendiri berpendapat bahwa Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali (PK) tidak mengakui novum tersebut semata-mata untuk menghindari perekayasaan hukum secara licik tipu daya dan tidak bertanggung jawab.

Penerapan Pasal 372 KUHP, Objek Penggelapan Harta Warisan

Pasal 372 KUHP menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana dengan paling banyak sembilan ratus rupiah”
Di dalam salah unsur Pasal 372 KUHP tersebut di atas menyebutkan mengenai “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Salah satu unsur ini menerangkan bahwa Pasal 327 KUHP akan terbukti apabila barang yang digelapkan adalah milik/kepunyaan seseorang. Terkait dengan kepunyaan atau sebut saja dengan kepemilikan ini, maka akan bersinggungan dengan “kepederdataan” yang mana dalam proses kepemilikan ini dapat dalam berbagai bentuk seperti kepemilikan yang diperoleh dari jual beli, hibah dan warisan. Ketiga bentuk perolehan hak milik ini akan menjelaskan bagaimana seseorang dapat ‘mempunyai’ atau ‘memiliki’ barang tersebut.
Dalam hal penggelapan harta warisan yang masih dalam sengketa, barang yang menjadi objek penggelapan masih dalam keadaan ‘sumir’ dimana Korban yang dalam hal ini mengaku menjadi korban penggelapan belum dapat menjelaskan kepemilikannya atas harta warisan itu, yang dikarenakan proses kepemilikan melalui harta warisan masih dalam sengketa (belum final) tapi perlu dicatat digaris-bawahi perkara laporan penggelapan berdasarkan putusan sengketa yang sudah berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Memang benar peran penyidik dalam ‘mendudukkan’ Pasal 372 KUHP tidak cukup hanya melihat dari aspek perbuatan si pelaku (pleger),namun juga harus mempertimbangkan dari aspek keperdataannya yang menyangkut kepemilikan objek penggelapan tersebut. Oleh karenanya, atas sengketa warisan yang masih berjalan pihak penyidik harus menunggu untuk mendapatkan kejelasan atas kepemilikan ‘yang mana’ yang telah digelapkan oleh si pelaku melalui putusan Pengadilan.
Kecuali bilamana Proses sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dan Amstrong menekankan kembali dalam aspek keperdataan yaitu perkara ini sudah diputus dan berkuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung Peninjauan Kembali (PK).

Kemudian menjadi catatan menurut Amstrong Sembiring, adanya anggapan, dengan hanya melihat nama kepemilikan yang tertera dalam sertifikat hak milik (objek sengketa harta warisan) sudah dapat menentukan kepemilikan seseorang atas harta tersebut. ‘Anggapan’ ini merupakan jalan pemikiran yang salah karena untuk menentukan kepemilikan seseorang atas suatu benda tidak hanya nama pemilik benda itu namun juga dapat dari harta warisan. Harta warisan ini tidak memerlukan ‘nama kepemilikan’, karena melalui penetapan pengadilan seseorang sudah dapat memiliki harta tersebut

Polisi Sebagai Penegak Harus Profesional, Modern

Penurunan Kepercayaan publik (public trust) kepada penegakan hukun di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan bahkah Keputusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap bisa diindahkan oleh penegak hukum seperti dalam kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/Pdt/2017.

Menurut JJ Amstrong Sembiring apa yang dilakukan oleh terlapor Soerjani Sutanto jelas sangat menciderai penegakan hukum. “Terlapor Soerjani Sutanto secara nyata dan kasat mata sudah melawan hukum dan tidak mematuhi Keputusan Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi di tanah air”.

Dikatakan Amstrong kuasa hukum Haryanti Sutanto, pihaknya telah melaporkan secara pidana Soerjani Sutanto ke Polda Metro Jaya dalam kasus penggelapan lahan sengketa bekas kantor DPW PAN DKI Jakarta. “Kami telah laporkan Soerjani Sutanto kepenyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan registrasi nomor LP/4417/VIII/2018/PMJ/Dit. Reskrimum pada tanggal 21 Agustus 2018 lalu namun hingga 6 bulan lebih laporan tersebut masih belum ada Kejelasan”.
Menurut Amstrong Polisi harus professional, modern dan terpercaya, karena polisi bekerja berdasarkan aturan hukum, semua terkait dengan persoalan tersebut sudah diatur baik untuk mengetahui kejelasan atau kepastian soal sudah sejauh mana laporan maupun diproses untuk bisa mengajukan permohonan agar diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yang menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pihak pelapor.
2. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap No. 21 Tahun 2011”), yang menyebutkan bahwa informasi penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga.

Menurut Amstrong, SP2HP itu merupakan hak atas informasi dari masyarakat/publik sebagai pelapor untuk tahu perkembangan hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana yang ia laporkan kepada polisi atau pihak berwajib. SP2HP berisi laporan yang memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik kepolisian dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan (lihat Pasal 11 ayat 2 Perkap No. 21 tahun 2011).

Sebenarnya jika ada orang yang sudah meminta SP2HP namun polisi tidak memberikan/mengirimkan SP2HP yang dimaksud, maka orang itu dapat melaporkan polisi tersebut (harus ada nama lengkap, pangkat, dan satuan mana agar jelas) ke bagian Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam) karena melanggar kode etik profesi polisi khususnya Pasal 10 huruf c dan e Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10 huruf c dan e berbunyi: “Setiap Anggota Polri wajib:

1. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Bagi Amstrong dalam menghadapi sikap penegak hukum yang dianggapnya tidak bekerja secara Profesional dalam menyelesaikan laporannya ia sudah melapokan Penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Propam dan laporan tersebut sudah berada di Paminal (Pengamanan Internal Polri). “Semoga tak lama lagi penyidiknya di sidang dan bahkan kami menulis Surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dengan tembusan Presiden terkait Kinerja Aparat Kepolisian dan saya berharap surat saya ini di tanggapi Pak Kapolri,” ungkapnya.

Amstrong berharap, program polisi Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang digaungkan Jenderal Tito, benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Karena kalau sikap penegak hukum yang tidak profesional imbasnya akan meruntuhkan kewibawaan dan kepercayaan publik kepada penegak hukum khususnya aparat kepolisian “Saya dan semua orang Indonesia mendukung agar Polri lebih Profesional, Modern dan Terpercaya serta antikorupsi agar polri benar benar dicintai dan mengayomi masyarakat pencari keadilan,” pungkasnya.
Dengan kata lain kesimpulannya, program polisi Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang digaungkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Karena kalau sikap penegak hukum yang tidak profesional imbasnya akan meruntuhkan kewibawaan dan kepercayaan publik kepada penegak hukum khususnya aparat kepolisian.

Berapa waktu lalu, Hakim Agung DR Supandi SH M Hum yang juga merupakan Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung pernah memberikan pendapatnya tentang penegakan hukum, Hakim Agung tersebut menyatakan persoalan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini menyangkut Tingkat Kepercayaan publik yang semakin menurun kepada lembaga peradilan dan penegakan hukum. “Meski kami melakukan kerja keras untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan dan penegakan hukum tapi kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran dan sikap tidak terpuji maka upaya yang telah di bangun meningkatkan citra lembaga peradilan dan penegakan hukum akan rusak bahkan semakin parah,” ungkapnya.

Ditegaskannya salah satu yang menurunkan ingkat kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum antara lain masifnya publisitas oleh media kepada oknum yang tersangkut kasus hukum semisal OTT KPK. “Publisitas mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum seperti operasi tangkap tangan KPK ini juga membuat persepsi masyarakat kepada penegakan hukum semakin rendah,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *