Anggaran Minim, Bis Sekolah Terancam Hanya Bisa Beroperasi Delapan Bulan.

by -1,125 views

Jejakkasus.info | Propinsi Bengkulu – Kabupaten Kaur- Merosotnya anggaran operasional Dinas Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur akan berdampak pada tersendatnya pelayanan umum kepada masyarakat, salah satunya dibidang pelayanan Bis angkutan pelajar di Dinas Perhubungan, dimana dengan jumlah anggaran yang tersedia sekarang ini kemungkinan aktivitas antar jemput pelajar hanya bisa dilakukan selama delapan bulan, ungkap Anwar Sanusi Kepala Dinas Perhubungan (12/02/19)

Angka penurunan anggaran untuk biaya operasional kendaraan Bis sekolah di Dinas Perhubungan cukup seknifikan, dimana pada tahun 2018 lalu jumlah anggaran mencapai Rp. 1,8 miliar, sementara ditahun 2019 terjadi pengurangan sebesar Rp. 600 juta, artinya total anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp. 1,2 miliar, sementara jumlah kendaraan yang harus dirawat 36 unit, keluh Anwar.

Dikatakannya lebih lanjut, anggaran Rp. 1,2 miliar tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai macam kegiatan, mulai dari penyediaan kebutuhan bahan bakar BBM setiap harinya, sampai dengan pemeliharaan rutin kendaraan, seperti ganti oli, kampas rem dan servis mesin.

“Apabila berpedoman terhadap anggaran dengan jumlah kebutuhan yang harus dikeluarkan ditahun lalu, maka ditahun 2019 ini dengan jumlah anggaran Rp. 1,2 miliar tersebut kemungkinan operasional kegiatan antar jemput siswa menggunakan Bis hanya bisa dilakukan selama 8 bulan, sebab dengan Anggaran Rp 1,8 miliar ditahun lalu kami Dinas Perhubungan masih terhutang Rp. 24.000.000 yang harus dibayar ditahun 2019, apalagi dengan besaran anggaran saat ini,” kata Anwar dengan nada Kecewa.

Dihari yang sama Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah dan Aset Lawi Amrulah M,Si saat dikonfirmasi terkait minimnya anggaran operasional rutin disejumalah OPD diruang kerjanya mengatakan, salah satu penyebab pengurangan anggaran tersebut dikarenakan pada tahun 2019 ini Pemerintah Daerah telah menyediakan anggaran untuk dana pendamping program Dana Desa.

“Ditahun 2019 ini kita telah menyediakan anggaran pendamping Dana Desa sebesar 10 %, dari jumlah anggran Dana Desa yang masuk ke Kabupaten Kaur” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang diberiakan ke Dinas Bandan Kantor sudah melalui proses penghitungan serta pertimbangan yang matang oleh tim sesuai dengan prosedur” setiap kebijakaan yang akan kita ambil sudah pasti sudah melalui penghitungan serta pengkajian oleh tim dengan mengedepankan kebutuhan prioritas setiap OPD itu sendiri” Ungkapnya. (Iwan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *