ASN RSUD Ciereng Tuntut Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Pelayanan yang Nunggak

by -381 views

Jejakkasus.info | Provinsi Jabar – Kabupaten Subang – Kurang lebih seratus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Sebagai perwakilan dari jumlah keseluruhan ASN RSUD Ciereng sebanyak 444 ASN RSUSD Ciereng, menyampaikan aspirasinya di halaman RSUD, saat di laksanakannya apel pagi, Senin (1/4/2019).

Penyampaian aspirasi tersebut merupakan kelanjutan penyampaian aspirasi pada minggu yang lalu, karena beberapa hal yang menyangkut hak sebagai ASN di Kabupaten Subang terutama tunjangan bagi ASN RSUD Ciereng, seperti Tunjangan Kinerja (Tukin) dan tunjangan pelayanan yang masih belum terealisasikan. Itu dibenarkan saat Tim 9 Jejak Kasus Subang mengkonfirmasi ke bagian Humas RSUD Ciereng, Mamat Budirakhmat ST. MM. Kes,. “Sebetulnya ini bukan demo akan tetapi ini sebagai penyampaian aspirasi semua ASN RSUD Ciereng, karena sampai saat ini para ASN khususnya di RSUD Ciereng ini dalam rangka memperjuangkan hak Tukin yang masih belum terealisasikan,” jelasnya.

Mamat Budirakhmat menerangkan, bahwa adanya Tukin dan tunjangan pelayanan itu terdapat pada Permendagri No. 1, 2 dan 3 tahun 2018 yang secara garis besarnya berisi bahwa semua ASN mendapatkan Tukin, sedangkan tunjangan pelayanan itu di atur UU No. 44 tahun 2008 bahwa Rumah Sakit berhak mendapatkan Jasa Pelayanan, adapun alasan adanya Perbup (Peraturan Bupati) No. 117 tahun 2018 yang garis besarnya bahwa ASN RSUD tidak mendapatkan Tukin dikarenakan saran dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana para ASN harus memilih (tunjangan), alhasil tidak dobel tunjangan.

Para ASN RSUD Ciereng sangat berharap terealisasinya kedua tunjangan tersebut baik Tunjangan Pelayanan ataupun Tukin, apapun alasanya. Terkait tunggakan BPJS Kabupaten Subang terhadap RSUD Ciereng bukan urusan para ASN, seperti dijelaskan Mamat Budi Rahkmat.
“Kami para ASN RSUD Ciereng sudah melaksanakan kewajiban dalam kinerja tapi kenapa selama 3 bulan hak kami masih belum dibayarkan terutama dari Jasa Pelayanan, terkait alasan keuangan BPJS nunggak ataupun kolep itu urusan BPJS dengan RSUD, ” jelasnya lagi.

Di sisi lain melalui telepon seluler Kepala Bagian Kepegawaian Umum Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Subang, Herman dan Samsyu Riza (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Subang) yang langsung dikonfirmasi memberikan jawaban yang sama.”Tentang masalah yang terjadi di RSUD Ciereng, kewenangan Dinas Kesehatan hanya dalam pengawasan saja tidak untuk masuk keranah Budgeter (anggaran), yang mempunyai kewenangan adanya di Ortala (Organisasi Tata Laksana) dan Sekda (Sekertaris Daerah) Kabupaten Subang,” paparnya kepada Tim 9 Jejak Kasus Subang.

Laporan : R Fazry Akbar/ Novian Maulana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *