Benahi Data Penerima Bantuan Sosial untuk Warga Kabupaten Cirebon

by -882 views

Jejakkasus.info | Provinsi Jabar – Kabupaten Cirebon – Pemerintah diminta segera membenahi data penerima program Bantuan Sosial (Bansos).

Sebab perbedaan data diantara instansi pemerintah membuat Bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Warga Sejahtera (Rastra) ataupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tidak tepat sasaran.

Ini diungkapkan Ketua Lacak Acep Rianto yang mengatakan, seyogyanya ada koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah tentang pihak yang berhak menerima Bansos.

Menurutnya, harus ada pemutakhiran data penerima program prorakyat yang jadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Lakukan pemutakhiran data bersama agar terdapat keseragaman data mengenai penerima bansos sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran,” ujar Acep, Jumat (7/2/2019) di ruang kerjanya.

Acep Rianto juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengerahkan aparatur di tingkat kelurahan untuk mendata warga secara berkala.

Menurutnya, pendataan itu juga untuk memastikan penerima Bansos sesuai dengan kriteria sebagai warga miskin.“Melalui pendataan secara berkala akan diketahui warga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem basis data yang sama,” tutur dia.

Selain itu, dia juga mendorong Kemensos bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial selama ini. “Agar penyaluran bantuan sosial di tahap selanjutnya dapat lebih tepat sasaran,” tandasnya.

Acep mengungkapkan, sebenarnya PKH merupakan bantuan yang diberikan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat ini harus dipastikan untuk dipenuhi guna meringankan beban dari keluarga penerima bantuan.
“Kan intinya gini, PKH itu bantuan tunai bersyarat. Syaratnya misalkan ibunya sedang mengandung maka harus rajin memeriksakan ke Puskesmas. Kalau anaknya sekolah harus dipastikan anaknya sekolah penuh waktu, itu contoh. Dan terutama kalau salah satu anggota keluarganya yang difabel juga harus mendapatkan perhatian,” ujarnya.

“Ya intinya PKH ini kan sistemnya bersyarat dan ada pendampingnya. Itu yang harus memastikan bahwa keluarga itu sudah menjalankan pola yang seperti tertera dalam manual PKH itu,” ujarnya lagi.

Laporan: Agus Junalim/Ibnu Azis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *