Cafe-Cafe di By Pass Abaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

by -199 views

Jejakkasus.info | Propinsi Jatim – Kabupaten Mojokerto-, Jumat 05 April 2019 -, Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya
yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dan
pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan minuman berlakohol sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

– 3 – Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan BUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut
Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Mojokerto.

8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M/DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M￾DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M￾DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D,

– 5 – 23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya
disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

24. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada
orang tertentu.

25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan
tersangkanya.

26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang￾Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

28. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto rentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB II ASAS-ASAS
Pasal 2 Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
berdasarkan asas:
a. keamanan;
b. kesehatan masyarakat;
c. ketentraman masyarakat;
d. ketertiban umum;
e. kepastian hukum; dan
f. perlindungan kepentingan umum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3 – Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dan peredarannya.

– 6 – Pasal 4 Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;

b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah;

c. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan

d. menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP:
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. kewenangan pemerintah daerah;
b. hak dan kewajiban masyarakat;
c. hak dan kewajiban pelaku usaha;
d. klasifikasi minuman beralkohol;
e. pengendalian minuman beralkohol;
f. pengawasan minuman beralkohol;
g. TP2MB;
h. pelaporan;
i. larangan;
j. penertiban;
k. pembinaan;
l. partisipasi masyarakat
m. sanksi administratif
n. ketentuan penyidikan; dan
o. ketentuan pidana.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6 : Dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah
Daerah berwenang:

a. menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung selain TBB;

b. menerbitkan SIUP-MB dan SITU-MB;
c. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal daerah;

SUPROYANTO ALS PRIA Ketua Umum NGO PMBDS : Menyesalkan maraknya Kafe dugaan ilegal tanpa ijin Minol neredar Bebas di By Pass Mojokerto, Desa Jogodayoh, Kecamatan Mojoanyar, dan CB – MK Mojosari, BP Tangunan, Puri – Seputar Gedeg dan Dahlia Punggng, tanpa ada tindakan hukum yang pasti.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dan Peraturan yang lain di atas.(PRIA SAKTI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *