Dana Alokasi Khusus Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 Sudah Terealisasi 

oleh -12 views

Jombang l Jejakkasus.info – Dinas Perumahan dan Pemukiman kabupaten Jombang alokasikan dana DAK-RTLH tahun 2021 yang ditujukan untuk rehab rumah yang ada di desa Kepuhrejo kecamatan kudu,desa bakalanrayung,dan desa Jombang kecamatan Jombang kabupaten Jombang Jawa timur yang jumlahnya 146 unit rumah tidak layak huni.

Kabupaten Jombang pada tahun 2021 mendapatkan anggaran dana Alokasi Khusus (DAK)rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 2.920.000.000 dana anggaran tersebut digunakan untuk rehab ratusan rumah di tiga desa yang berada di 2 kecamatan wilayah Kabupaten Jombang yaitu di kecamatan kudu ada dua desa Kepuhrejo dan bakalanrayung dan desa Jombang kecamatan Jombang kabupaten Jombang

Menurut kepala dinas perkim Ir.Heru Widjajanto M.Si mengatakan bahwa kabupaten Jombang mendapatkan bantuan rehab ratusan RTLH seperti di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu ada sebanyak 55 unit.Sedangkan di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu ini juga ada sebanyak 50 unit, dan di Desa/Kecamatan Jombang juga ada 41 unit.

Sedangkan untuk alokasi per rumah adalah Rp 20 juta. Dari anggaran itu peruntukannya material Rp17,5 juta, dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja, dari pantauan di lapangan di desa Jombang alokasi rehab rumah tidak layak huni ada 41 rumah, tapi setelah dilakukan verifikasi hanya ada 39 rumah yang layak mendapat bantuan DAK – RTLH.Dari 39 rumah tersebut ternyata ada 2 penerima bantuan yang mengundurkan diri, sehingga untuk Desa Jombang tinggal 37 penerima bantuan.

Dinas perumahan dan permukiman kabupaten Jombang untuk rehab rumah tidak layak huni saat ditemui media jejak kasus pada Rabu 24/11/2021 untuk gelombang kedua sudah selesai 100 % baik dari segi pencairan maupun pelaksanaan di lapangan pada gelombang ketiga selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh dinas perkim untuk memastikan bahwa alokasi dana anggaran sudah dilakukan sebagaimana, yaitu rehab rumah sudah selesai dilaksanakan sesuai usulan rehab,setelah dilakukan pengecekan di lapangan, dilakukan reviu oleh Inspektorat atas laporan pelaksanaan gelombang dua. Saat ini sudah keluar notisi hasil reviu yang akan dijadikan dasar pencairan untuk gelombang 3.

Masih Heru bahwa selama ini kabupaten Jombang selalu dapatkan anggaran dari pemerintah pusat rumah tidak layak huni baik melalui dana alokasi khusus maupun BSPS hal ini dibuktikan bahwa pemerintah kabupaten Jombang sangat komitmen dengan persyaratan pemerintah pusat baik penyediaan dana pendamping fasilitas pelaksanaan program keseluruhan pelaksanaan program yang di amanatkan oleh pemerintah pusat Alhamdulillah sudah terealisasi dengan baik ucapnya. (Aan jk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.