“Dana Desa Dituding Ladang Korupsi”, Minta BPK Untuk Audit Secara Faktual.

by -536 views

www.jejakkasus.info | Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur -Program Dana Desa di Kabupaten Kaur dinilai ladang tempat korupsi berjama,ah, para pejabat bermental korup, pasalnya, meskipun telah melibatkan banyak unsur dalam mengawasi program luncuran Pemerintahan Joko Widodo tersebut, namun pelaksanaannya dilapangan masih sangat rentan dengan masalah bernuansa penyimpangan berbau korupsi, hal itu ditegaskan Aprin Taskan Yanto tokoh pemuda kaur (26/12/18).

Pengawas yang terlibat langsung melakukan pengawasan terhadap jalannya program Dana Desa, mulai dari pendamping lokal desa PLD, pendamping desa PD, pihak Kecamatan, Insfektorat dan PMD dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas terkasan hanya sekadar menunaikan kewajiban belaka, bahkan terkesan adanya pembiaran terhadap sejumlah dugaan permasalahan pekerjaan dilapangan, sehingga keadaan tersebut berimbas pada kualitas mutu hasil pekerjaan.

Dicontohkanya, Setiap pembangunan jalan rabat beton hampir disetiap desa di Kabupaten Kaur mengunakan material jenis koral sirtu sebagai bahan campuran untuk cor beton, padahal apabila mengacu kepada standar teknis pekerjaan beton angka perimbangan penggunaan bahan campuran, 1:2:3 atau 2:3:4 disesuaikan dengan kualitas mutu beton yang tertara dalam RAB setiap desa, artinya setiap bahan material semen, pasir dan koral sudah mempunyai harga satuan masing masing didalam rencana anggaran biaya, namun fakta yang terjadi dilapangan, Kepala Desa bersama kroninya sengaja membelikan koral jenis sirtu sebagai bahan campuran pembuatan jalan rabat beton, untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya tanpa mengindahkan kulaitas pembangunan, ironisnya, persoalan itu lepas dari pengawasan baik itu dari Inspektorat, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD sebgai leading sector realisasi dan pengawasan Dana Desa.

Ditambahkannya, selain adanya dugaan penyimpangan terhadap fisik pekerjaan, dalam penerapan DD/ADD juga sering kali tidak mempertimbangkan azas manpaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan mubazir.

“Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, saya menduga kuat bahwa penggunaan dana desa disejumlah desa di Wilayah Kabupaten Kaur sarat penyimpangan yang berbau Korupsi, oleh karena saya berharap supaya penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur untuk diaudit secara faktual oleh BPK maupun BPKP, dan bila terbukti merugikan negara maka harus direkomendasikan untuk di proses secara hukum,” tegasnya. (Iwan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *