Diduga SDN Wage 2 Taman, Sidoarjo Melakukan Pungli LKS.

by -962 views

Jejakkasus.info | Provinsi Jatim – Kabupaten Sidoarjo – Diduga SDN Wage 2 Taman Sidoarjo Telah melakukan punggutan ke wali murid unsur LKS.

Atas dasar temuan lapangan Jejakkasus.ingo -, Tim mendatangi Kepala Sekolah HJ Yulita Astuti.s.pd.m.pd.

Hasil konfirmmasi kepada Kasek, Hj. Yunita menjawab dan mengelak tidak ada punggutan, Ujar kepala sekolah Wage 2, Kamis tanggal 24 januari 2019 pukul 09.00 Wib.

Sementara itu sebelumnya hasil konfirmasi ke berapa wali murid kelas 3 terlebih dahulu inisial BPK Bobi serta istrinya dia takut anaknya nant terjadi apa-apa, sehingga dia membiarkan uang harus di bayarkan dan bukti percakapan saya rekam.

Supiyanto Ketua Umum NGO PMBDS Menjelaskan | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanahkan agar setiap warga negara memperoleh Pendidikan Dasar yang dibiayai secara penuh oleh negara melalui APBN dan APBD. Berdasarkan UU tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan. Negara pun memperbaiki pelayanan, mulai dari sarana dan prasarana (sarpras) hingga ke pendapatan para tenaga didik. Bahkan, negara juga menggelontorkan dana untuk operasional peserta didik.

Namun kenyataan di lapangan masih terlihat sejumlah praktek pungutan liar alias pungli!.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal ini diharapkan akan dapat membersihkan dunia pendidikan dari tindak kriminal pungli.

Sebagaimana diketahui, ragam pungutan yang termasuk pungli di sekolah ada 58 item yang antara lain adalah, 1. Uang Pendaftaran Masuk, 2. Uang SPP/ Komite, 3. Uang OSIS, 4. Uang Ektra Kurikuler, 5. Uang Ujian, 6. Uang Daftar Ulang, 7. Uang Study Tour, 8. Uang Les, 9. Uang Ajar, 10. Uang Paguyuban, 11. Uang Wisuda, 12. Membawa kue/makanan syukuran, 13. Uang infak, 14. Uang Foto Copy, 15. Uang Perpustakaan, 16. Uang Bangunan, 17. Uang LKS dan Buku Paket, 18. Bantuan Insidentian, 19. Uang Foto, 20. Uang Biaya Perpisahan, 21. Sumbangan Pergantian Kepala Sekolah, 22. Uang Seragam, 23. Biaya Pembuatan pagar/Fisik dll, 24. Iuran membeli kenang-kenangan, 25. Uang Bimbingan belajar, 26. Uang Try out, 27. Iuran Pramuka, 28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan), 29. Uang Kalender, 30. Uang Partisipasi Masyarakat untuk mutu pendidikan, 31. Uang Koperasi (uang tidak dikembalikan), 32. Uang PMI, 33. Uang dana kelas, 34. Uang denda ketika siswa tidak mengerkan PR, 35. Uang UNAS, 36. Uang menulis ijazah, 37. Uang Formulir, 38. Uang Jasa Kebersihan, 39. Uang Dna Sosial, 40. Uang Jasa Menyeberangkan siswa, 41. Uang map ijazah, 42. Uang STTB Legalisir, 43.Uang ke UPTD, 44. Uang Administrasi, 45. Uang Panitia, 46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya, 47. Uang listrik, 48. Uang Komputer, 49. Uang Bapopsi, 50. Uang jaringan internet, 51. Uang Materai, 52. Uang Kartu Pelajar, 53. Uang Tes IQ, 54. Uang Tes Kesehatan, 55. Uang Buku Ta Tib, 56. Uang MOS, 57. Uang Tarikan untuk GTT (Guru Tidak Tetap), 58. Uang Tahunan (kegunaan tidak jelas). Terangnya NGO PMBDS ( TIM9 ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *