DLH Babel Sudah Turun ke PT Bakit Indah Mandiri

oleh -71 views

Pangkalpinang l Jejakkasus.info – Dua pekan yang lalu Jejakkasus.info bersama LSM AMAK Babel, investigasi ke tambak udang milik PT Bakit Indah Mandiri (BIM) di Dusun Sungai Lalang, Desa Bakit, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Jumat (16/4/2021) lalu.

Adapun temuan tersebut berupa,  pembuangan limbah dari tambak udang PT BIM, hanya menggunakan satu kolong Ipal saja, dan langsung dibuang ke laut lepas.

Kemudian LSM AMAK Babel, melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangka Belitung (Babel), pada Kamis, 22 April 2021.

Tindaklanjut dari hal tersebut, Senin, (3/5/2021) tim dari DLH Provinsi Kepulauan Babel, bersama tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Babel, turun lapangan menindaklanjuti laporan tersebut.

Sedang dari DKP Babel, melihat dari cara budidaya yang baik, terkait tambak udang tersebut dan DLH Babel dari dampak lingkungannya.

Cuma disayangkan pihak dari DLH Babel, tidak memberikan informasi, pada saat turun lapangan.

Padahal informasi awal didapat dari  jejakkasus.info dan LSM AMAK Babel,  berjanji akan mengikutsertakan pada saat akan turun lapangan.

Saat dikonfirmasi langsung ke DLH Babel yang diwakili Eko Kurniawan menyampaikan, bahwa ada beberapa kesalahan dan akan diperbaiki.

“Saya lihat terus, artinya, pihak PT BIM ini kekurangan personel untuk mengatasi masalah itu (kolong Ipal). Dan perusahaan itu, tidak mempunyai orang khusus untuk menangani lingkungan,” jelas Eko, Rabu (5/5/2021).

Eko menyatakan, sejauh ini PT BIM, belum diberikan sanksi.

Ini baru pembinaan awal dan diperbaiki.

“Disarankan untuk diperbaiki, jika tidak diperbaiki dalam beberapa waktu baru akan dikenakan sanksi,” tegas Eko.

Sanksi berupa sanksi administrasi, sebagai bentuk pembinaan.

Akan ditetapkan apabila tidak ada perbaikan.

“Kami akan pantau progresnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021,  menjadi dasar kami untuk penerapan sanksi,” imbuh Eko.

Persetujuan lingkungan untuk kegiatan tambak udang ini, apabila menggunakan air laut, menjadi kewenangan provinsi.

“Untuk klasifikasi tambak di bawah 100 hektare, kategori jenis dokumen lingkungan berupa UKL-UPL,” tutup Eko.

Ketua LSM AMAK Babel saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (6/5/2021) pagi, menyatakan, kalau memang pihak DLH Babel, tidak melibatkan tim kita, diduga ada sesuatu yang disembunyikan.

Dan perlu diingat, kami sudah memiliki sampel limbah.

Untuk temuan di lapangan ini akan kami lanjutkan ke pihak yang berkompeten.

Diantaranya sampel limbah, akan kami bawa ke laboratorium, untuk mengetahui kandungan limbah, dan dampak yang ditimbulkan.

“Kami juga akan ke Gakkum KLHK dan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkonfirmasikan dokumen perizinan yang berkaitan dengan dibangunnya tambak udang di sepanjang pantai,” ucap Ketua LSM AMAK Hadi Susilo. (Tim Jejakkasus.info Babel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.