Dorong Transparansi Data, Anggota DPRD Pringsewu Minta Perhatian untuk Nakes Non-ASN

PRINGSEWU – Jejakkasus.info

Sudiono, wakil rakyat dari fraksi Gerindra, meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan transparansi dalam pendataan tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja di RSUD dan puskesmas di wilayah tersebut. Penegasan ini datang sebagai respons terhadap keluhan berkepanjangan dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang belum tercatat secara resmi di database BKN. Senin 6-5-2024

“Kami meminta Dinas Kesehatan untuk segera transparan dalam melaporkan data tenaga non-ASN, terutama yang tersisa di RSUD dan 13 puskesmas,” ujar Sudiono. “Pada saat saya mendampingi forum tenaga sukarela berdiskusi dengan Pj bupati yang lama, telah jelas disepakati untuk segera mendata mereka yang tertinggal.”

Ketidakjelasan status registrasi ini menjadi masalah serius mengingat banyak dari tenaga honorer tersebut telah mengabdi puluhan tahun, termasuk selama pandemi COVID-19, di mana mereka berada di garis terdepan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam upaya pengentasan stunting dan memberikan pelayanan esensial seperti posyandu, serta perawatan ibu hamil.

Sudiono juga mengkritik lambannya aksi Dinas Kesehatan dalam menuntaskan pendataan ini. “Namun demikian, kami kembali terhambat oleh pelayanan Dinas Kesehatan yang terlambat menindaklanjuti ini,” lanjutnya. “Hal ini tidak boleh terulang, dan saya menekankan pentingnya transparansi dari temuan tahun 2023.”

Dalam konteks penggajian, Muhamad Akrom, Ketua DPD FKHN Pringsewu, menambahkan bahwa gaji yang diterima oleh tenaga honorer ini jauh dari kata layak, dengan jumlah di bawah satu juta rupiah. “Harapan kami, Pemda dan PemPus dapat mempertimbangkan dan memberi penghargaan bagi nakes dan non-nakes yang selama ini memberi pelayanan kepada masyarakat Pringsewu,” tutur Akrom.

Menurutnya, pemberian kesempatan kepada honorer yang telah lama mengabdi untuk mengikuti seleksi PPPK 2024 adalah langkah yang harus diperjuangkan. Terlebih, mereka ini tidak tercatat dalam database BKN karena masalah administratif terkait status BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Tindakan lebih lanjut yang diharapkan termasuk pembaruan data yang efektif dan kebijakan yang mengakomodasi tenaga honorer ini dalam skema pengangkatan yang lebih formal. “Jangan ada lagi oknum-oknum di Dinkes yang bermain dengan data,” tegas Sudiono, mengingatkan pada pentingnya integritas dalam proses administratif ini.

Pak Hartono sebagai anggota komisi I yang ikut mendampingi forum beraudiensi td pagi juga menyoroti keseriusan masalah ini menuntut respons cepat dan efektif dari pihak terkait, mengingat dampak signifikan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan ini dalam melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Pringsewu. Diharapkan, dengan dorongan yang cukup, masalah ini dapat segera mendapatkan solusi yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *