DPRD Kabupaten Tulungagung Setujui Ranperda Tentang APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

Tulungagung l Jejakkasus.info – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka Propemperda Tahun 2023 dan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan di ruang Graha Wicaksana, lantai dua gedung DPRD Kabupaten Tulungagung. Sabtu, (19/11/2022).

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos, dihadiri Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., Wabup Tulungagung, Wakil ketua dan anggota DPRD Tulungagung, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf ahli, beserta jajaran Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Tulungagung, serta Direktur, Inspektur yang mengikuti melalui teleconverence.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono mengatakan, berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa semua fraksi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023.

“Semua fraksi pada prinsipnya sependapat dan menyetujui terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023, untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah setelah mendapatkan nomor register Gubernur,” ucapnya.

Sebelumnya, dari laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Rancangan Perda Kabupaten Tulungagung tentang APBD tahun anggaran 2023, yang dibacakan Andri Santoso, disampaikan bahwa, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama.

Adapun hasil pembahasan tersebut
I. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Rp. 2.575.438.726.127.,00 (Dua Triliun lima ratus tujuh puluh lima Milyar empat ratus tiga puluh delapan Juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)

II. Belanja Daerah

b. Belanja Rp. 2.735.438.726.127.,00 (Dua Triliun tujuh ratus tiga puluh lima Milyar empat ratus tiga puluh delapan Juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)

c. Surplus (defisit) Rp. 160.000.000.000., 00 (Seratus enam puluh Miliar rupiah)

III. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Rp. 180.000.000.000., 00 (Seratus delapan puluh Miliar rupiah).
Pengeluaran pembiayaan Rp. 20.000.000.000., 00 (Dua puluh Miliar rupiah).
Pembiayaan Netto Rp. 160.000.000.000.,00 ( Seratus enam puluh Miliar rupiah).

Silpa tahun berkenaan nol rupiah. (Gan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *