Jejakkasus.info | Bengkulu – DPRD Kaur sahkan delapan Raperda menjadi Perda dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD tahun anggaran 2021, pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar diruang rapat gedung DPRD Kawasaan perkantoran Padang Kempas.
Paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi S.sos MAP, Wabup Hj Yulis Suti Sutri SKM, dan FKPD. Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Ketau DPRD Kaur Diana Tulaini.
“Dengan sudah disahkannya RAPBD menajdi APBD 2021 maka kegiatan untuk anggaran 2021 sudah bisa direalisasikan sesuai dengan pelapon anggaran yang tersedia saat ini,” ungkap Ketua DPRD Kaur.
Lanjutnya, untuk delapan Raperda yang sudah disahkan menjadi Perda meliputi, Perda penyelenggaran kesejahteraan sosial, penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan, pajak parkir, pokok pokok pengelolaan keuangan, fasilitasi dan pencegahan narkoba, kesamaan gender dalam pembangunan daerah, perubahan perda no 13 tahun 2016 tentang desa dan perda tentang pemajuan kebudayaan daerah, papar Diana Tulaini.
Sementara dalam penyampaiannya Bupati Kaur Gusril Puasi S.sos MAP, mengatakan bahwa APBD Kabupaten Kaur mengalami divisit anggaran sebesar Rp. 11,5 Miliar, dan kekurangan tersebut ditutupi dengan adanya silva tahun anggaran 2020 , “APBD 2021 mengalami divisit 11,5 miliar namun hal tersebut bisa ditutupi dengan silva tahun 2020 lalu,” ungkapnya.
Soal konsep program arah pembangunan di tahun 2021 ini, Bupati Kaur menegaskan bahwa APBD yang telah disahkan betul betul akan di pergunakan untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ” kita akan prioritaskan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang masuk sklaprioritas,”.
Berikut rincian umum APBD Kaur 2021.
Pendapatan Rp. 896.409.872.125,
Belanja Rp. 908.009.872.125
Rincian belanja meliputi, Oprasional Rp. 567,9 miliar lebih, belanaja modal Rp. 148,2 Miliar, di belanja transfer daerah Rp. 191,3 miliar dan belanja tak terduga Rp. 500 juta. (Iwan)
