Pesawaran, jejakkasus.info
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP GASAK) Rahman mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah hukum terkait dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran. Mereka meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pesawaran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung, dan Polda Lampung untuk membentuk tim audit investigasi yang akan menyelidiki pengelolaan dan penggunaan anggaran, perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan peningkatan Ruas Jalan Hanura-Budi Daya Laut (319) yang didanai dengan pinjaman daerah sebesar Rp1.167.585.000,00 dan dikerjakan oleh CV. Listana Dipha. Senin 8-7-2024
Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi di lapangan, DPP GASAK menemukan bahwa peningkatan Ruas Jalan Hanura-Budi Daya Laut (319) diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tim investigasi menemukan bahwa jalan tersebut sudah mengalami keretakan dan pengelupasan pada beberapa titik, meskipun baru seumur jagung. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga jalan tersebut mudah hancur. Dugaan ketidaksesuaian dengan spesifikasi dan RAB tersebut mengarah pada adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang layak diperiksa oleh APH.
DPP GASAK juga mencurigai bahwa paket kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran sudah terkondisi, terstruktur, dan masif, mengarah pada dugaan persekongkolan jahat yang melibatkan KKN. Anggaran yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah pada tahun 2023 diduga sarat dengan indikasi KKN sejak tahap perencanaan, pemecahan paket menjadi beberapa item, pemilihan penyedia, hingga realisasi kegiatan yang mengandung banyak kejanggalan dan diduga melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa.
DPP GASAK berencana untuk segera melakukan aksi dan melaporkan dugaan kelebihan pembayaran dan markup pada sejumlah item kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran. Mereka berharap APH dapat segera mengambil tindakan tegas untuk memeriksa seluruh anggaran kegiatan tahun 2023 dan menindak para pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini.
“Kami mendesak APH untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan, dan rekanan yang terkait dalam kegiatan ini. Kami juga meminta agar seluruh anggaran kegiatan tahun 2023 diperiksa secara menyeluruh,” ujar Ketua Umum DPP GASAK.
Lebih lanjut, DPP GASAK menyatakan bahwa peningkatan Ruas Jalan Hanura-Budi Daya Laut (319) yang dikerjakan oleh CV. Listana Dipha, yang sudah pecah dan retak dalam waktu singkat, menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Mereka mencurigai bahwa pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan ada pengurangan volume yang signifikan.
Indikasi adanya KKN semakin kuat dengan adanya laporan bahwa paket kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran diduga telah dikondisikan sejak awal perencanaan. Paket-paket kegiatan diduga sengaja dipecah menjadi beberapa item untuk memudahkan pengaturan dan meminimalisir pengawasan. Selain itu, pemilihan penyedia jasa juga diduga tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“DPP GASAK dalam waktu dekat akan segera melakukan aksi dan melaporkan dugaan kelebihan pembayaran dan markup pada sejumlah item kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran. Kami berharap APH dapat segera turun tangan untuk menyelidiki dan mengungkap kasus ini,” tambah Ketua Umum DPP GASAK.
Kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran yang sangat besar dan dampak yang signifikan terhadap kualitas infrastruktur di daerah tersebut. DPP GASAK berharap agar APH dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi ini.
(Bambang)
