Dugaan Kuat Desa Rejoagung Menyalai Prosedur Mekanisme Anggaran DD Tahab III Tahun2019

by -457 views

Jejakkasus.info | Banyuwangi – Jawa Timur -, Propinsi Jatim Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Srono Desa Rejoagung, Berdasarkan temuan data lapangan Awak Media Jejakkasus.info + Detikkasus.com –

Antara lain Kwitansi bermaterai dan berstempel beserta tanda tangan tertulis nama Shonhaji ( Kades ) Rejoagung. Kwitansi tersebut tertulis Nominal Rp 148.760.452 untuk Proyek 4 titik Pavingisasi , 5 titik Bedah Rumah dan Rehab Ruang Pelayanan satu pintu dengan Kwitansi tertanggal, 12-12-2019 Anggaran DD Tahab III yang diambill langsung oleh Shonhaji (Kades) dari Bendaharanya

Katiyem Bendahara Desa saat dikonfirmasi diruangannya oleh Awak Media Jejakkasus Pada Hari Kamis ,05/03/2020 Sekitar pukul 09.30 Wib ,ditanya soal 4 titik Proyek Pavingisasi ,5 Bedah Rumah dan Rehab Ruang Pelayanan Satu Pintu..Menurutnya Anggaran tersebut diberikan bertahab melalui TPK . Terkait Anggaran perpavingisasi sebesar Rp 60.000.000 dan perbedah rumah Sebesar Rp 10.000.000 dan Rehab Ruang Pelayanan Satu Pintu Rp 21.150.000

Akan tetapi dengan temuan Kwitansi oleh Awak Media yang tertulis Nominal Sebesar Rp 148.760.452 Anggaran DD Tahab III tersebut,yang secara langsung diberikan ke Kadesnya ,”


Katiyem justu bingung dan menanyakan balik kepada Awak Media yang mengkonfirmasinya .. Kwitansi apa mas…Ucap Katiyem ( Bendahara Desa )

Katiyem ( Bendahara Desa ) dalam penyampaiannya kepada Awak Media Jejakkasus bahwa dana tersebut ia amankan ,karena saat itu Desa Rejoagung masih PJ dan ketika sudah adanya Kepala Desa yang baru sehingga dana Anggaran DD tersebut yang Katiyem amankan selama itu dan mengapa fakta dan mekanismenya beralih ketangan Kades Shonhaji buat titik titik Proyek

TPK Desa Rejoagung yang juga bersamaan dikonfirmasi oleh Awak Media Jejakkasus dalam penyampaianya kepada Media memang saya selaku TPK yang sudah di SK kan dari Kades sebelumnya mas, Tapi dalam hal ini seperti 4 titik Proyek Papingisasi ,5 Bedah Rumah dan Rehab Ruang Pelayanan, Saya hanya tanda tangan saja selaku TPK namun dalam pelaksanaan pekerjaannya Proyek tersebut saya tidak mengetahui dan orang lain yang mengerjakannya, Ucap kesal Mubin ( TPK )

Konfirmasi Camat Srono Gatot pada hari selasa 10/03/2020 Sekitar Pukul 13.45 Wib, Soal ditanya terkait Kades Rejoagung Shonhaji yang menerima Dana DD tahab III secara langsung dari Bendaharannya apakah dibenarkan…?

Penyampaian Camat Srono Gatot kepada Awak Media Jejak kasus terkait Dana DD Tahab III mekanismenya dari Bendahara seharusnya melalui TPK itupun bertahab dan sesuai kebutuhan infraktrukturnya atau pemberdayaannya, jadi Kepala Desa tidak boleh menerima dana secara langsung apa lagi DD tahab III dari Bendaharanya itu tidak dibenarkan sesuai mekanisme dan perundangan, dan Camat Srono akan segera memanggil Kades Rejoagung Shon haji guna Klarifikasi terkait temuan Media di desanya, Ucap tegas Camat Srono .

Dalam hal ini Media selaku Kontrol sosial dan Wahana Informasi Masa Serta Pilar Demokrasi ke 4 adanya temuan seperti ini diduga birokrasi Desa Rejoagung terkait Anggaran DD tahab III dinilai amburadul alias mekanismenya kurang tepat jika Bendahara menyerahkan langsung terkait Anggaran DD tahab III ke Kadesnya yang seharusnya mekanismenya melalui TPK yang legalitasnya ber SK dan Pihak Media akan menguji materi ke KEMENDAGRI , KAJARI dan Pihak terkait soal temuan Kwitansi beserta titik titik Proyeknya yang juga tidak terpampang Plang Banner tersebut sesua Undang-undang No, 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) Bersambung…!!!

Secara terpisah, melalui handphone seluler
Camat Srono Banyuwangi, mengatakan sudah saya sampaikan. ke Kades, silahkan di konfirmasi. Sabtu 21 April 2020.

Lain dengan Ketua BPD Rejoagung Srono Banyuwangi, Bendahara Desa Rejoagung, dan TPK Desa Rejoagung Srono. saat di konfirmasi sampai berita di angkat, belum memberikan Staetement.

(Slamet/ Pria Sakti Jejak Kasus Banyuwangi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *