Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas Di Lima OPD Pemkab Kaur Senilai Rp.365 .786 000

by -320 views

Jejakkasus.info | Bengkulu – Dari hasil audit BPK RI perwakilan Bengkulu terhadap penggunaan keuangan daerah bersumber dari APBD di lima OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2018, tercacat Rp.365.786.000,00 realisasi anggaran dari pos mata anggaran perjalanan dinas diduga tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.

Hasil audit tersebut menunjukan bahwa adanya dugaan pelanggaran dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas yang terindikasi merugikan keuangan daerah.

Adapun kelima OPD tersebut yaitu Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut Surat Perintah Tugas SPT 19 kali realisasi Rp.1.576 385 866,00 tidak sesuai Rp.36.722.800,00. Badan Penaggulangan Bencana Daerah SPT 6 realisasi Rp.651.623.513,00, terdapat selisih Rp.10.921.400,00.

Dinas Dukcapil surat Perintah tugas SPT 20 kali realisasi Rp.558 529 423,00 terdapat selisih atau tidak sesuai Rp.31.558.800,00. Dinas Keluarga Berencana SPT 30 kali realisasi Rp.884.931.376,00 tidak sesuai Rp.91.551.000,00.Dinas Koperasi UKM PP SPT 34 kali realisasi Rp.1 186 573 728,00, selisih 195.832 000,00 dengan jumlah keseluruhan hasil temuan sebesar Rp. 365 786.000,00.

Dua dari lima OPD yang yaitu Dinas Keluarga Berencana dan Perindagkop saat di konfirmasi memberikan alasan dan keterangan yang sama, bahwa temuan BPK terhadap anggaran perjalanan dinas tersebut akibat absen rekam elektronik (Fingerprint) rusak sehingga terjadi kekeliruan pada data daftar hadir. Sebagaimana pernah terbit di media oline Jejak Kasus Info edisi beberapa waktu lalu.

Kasubag Keuangan Dinas Koperasi UKM PP Nefi, saat dikonfirmasi diruang (1/11/19) kerjanya menuding kalau data yang disampaikan BPK tersebut merupakan data menta, dan persoalan fingerprint itu sudah disampaikan ke BPK ” besarnya temuan BPK tersebut disebabkan fingerprint, dan hal itu sudah kita berikan penjelasan kepada BPK, jadi untuk kedepanya mungkin sistemnya absensinya perlu di benari,” jelasnya.

Dari keterangan Kasubag Keuangan telah terjadi pengurangan yang segnifikan terhadap jumlah kerugian yang wajib disetor kedaerah, dari temuan semula Rp.195. 832 000,00 menjadi Rp.30.000.000,00, ” setelah diberikan penjelasan kepada BPK nilai temuan berkurang menajdi Rp.30 juta, dan uang itu sudah kita kembalikan ke kas daerah.” ungkapnya

Namun saat ditanya bukti pengembalian ia (Nefi red) tidak bisa memperlihatkannya dengan alasan kalau bukti setor dipegang oleh bendahara, ” bukti setornya bendahara yang menyimpan, bendaharanya lagi keluar,” pungkasnya. (Iwan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *