FKMB Bongkar Dugaan penyelewengan Dana Jasmas, dan Perdin, DPRD Bojonegoro

by -462 views

www.jejakkasus.info | Provinsi Jatim – kabupaten Bojonegoro – Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro, Edy Susilo, memohon serangkaian Dokumen Publik atas capaian ,kinerja,evaluasi,aspirasi dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dereah Bojonegoro yang dalam UU nomor 14 tahun 2018 tentang Informasi Publik disebut Badan Publik,yang mana kami minta dan kami perlukan adalah sebagai berikut.:

Daftar usulan anggaran beserta nama kegiatan ,lokasi kegiatan dan nama Anggota DPRD Bojonegoro pengusul jaring aspirasi masyarakat ,atau anggaran aspirasi masyarakat, dan atau anggaran pokok pikiran Pimpinan dan Anggota DPRD Bojonegoro untuk masyarakat Bojonegoro anggaran tahun2015,2016,2017,2018.

Rekapitulasi dan Rincian Kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Bojonegoro tahun anggaran 2016 sampai tahuan anggaran 2018. Yang mana kegiatan Perjalan Dinas ini meliputi kegiatan dalam lingkup kinerja Alat-alat kelengkapan dewan meliputi kegiatan internal pimpinan DPRD,
Badan Anggaran, Badan Legislatif, Badan Kehormatan,Komisi-komisi,Pansus, maupun kegiatan DPRD lainya beserta laporan keuangan/bukan SPJ;

Rekapitulasi dan Rincian Kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan staf Pada lingkup skretariat DPRD Bojonegoro untuk tahun anggaran 2016 samapai 2018, beserta laporan keuangan /( bukan dokemen SPJ).

Berdasarkan pada ketentuan pasal 9 undang- undang Informasi dan keterbukaan publik ayat (2 ) huruf b yaitu “Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, dan pasal 9 ayat (2) huruf c yaitu,” Informasi mengenai laporan keuangan.Atas dasar ketentuan pasal 9 ayat(2) huruf b dan c,

“kami memohonkan untuk Rekapitulasi dan Rincian ini bersesuaian dengan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat perintah Perincian Dana) yang di keluarkan dan di UPLOAD oleh bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ketidak sesuaian, ataupun rekapitulasi yang di buat secara tidak benar akan berimplikasi pada tindak pidana.

Bawasanya penolakan pemenuhan dokumen yang berisi informasi publik yang diatur secara konstitusional akan berimplikasi secara hukum.Oleh karenanya kepada Badan Publik untuk memberikan informasi dokumen publik yang kami mohon,

,”jika ada penolakan atas permberian dokumen bisa memunculkan tindak pidana korupsi.Maka jika hal tersebut bisa dibuktikan di belakang hari melalui proses hukum, Maka Badan Publik yang melakukan penolakan,bisa di tuntut dengan pasal 12 UU Korupsi dalam delik obstruction of justice.”kami bertujuan agar Bojonegoro menuju suatu pemerintahan yang Clean Government
Yang dimulai Dari DPRD Bojonegoro

Kamis 21/02/2019 Saat dikonfirmasi awak media ini,” Edy susilo menyampaikan FKMB akan membongkar dana Jasmas dan dana perdin selanjutnya Data tersebut akan kami telusuri Dan Bila terjadi penyimpangan akan segera saya laporkan ke penegak Hukum kejaksaan Agung RI dan KPK RI. ,”tegasnya Edy Susilo ketua FKMB ( aji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *