Gawat! Mantan Kades Pakis Kabupaten Mojokerto Diduga Terlibat Skandal Illegal Loging”

Mojokerto | Kasus kontroversial muncul di sebuah desa dibagian Wilayah Hukum Kabupaten provinsi Jawa Timur yakni Desa Pakis kecamatan Trowulan di mana Mantan kepala desanya atas nama (S) (inisial) , yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan, terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan lingkungan. Oknum Mantan kepala desa yang seharusnya menjaga lingkungan desanya kini berkhianat kepada warganya sendiri dengan melakukan praktik illegal logging. Kamis 20/6/2024

Menurut pengakuan Narasumber Inisial (WF)yang enggan disebutkan namanya saat wawancara dengan tim jejakkasus.tv.com Mengatakan ” Dugaan Praktik illegal logging ini dilakukan sejak Juni 2023 dan dilakukan secara terang terangan di KRPH JABUNG di dua PETAK 50G dan 50 L dengan luas kurang lebih Mencapai 27,9 Hektar Kelas Hutan TKL bagian hutan JABUNG TANAMAN KAYU PUTIH 2020 Administratif Masuk desa Lebak jabung Kecamatan Jatirejo ReKabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur,dimana kawasan hutan tersebut yang mulanya terdapat tanaman balita kayu putih “Ungkap (WF)

Diduga kuat bahwa oknum Mantan kepala desa ini menyalah gunakan wewenang sebagai aparat desa dengan mengelola hutan produksi ditanami tanaman komuditas tebu tanpa izin yang jelas sebagai tempat praktik illegal logging dengan pembakaran kawasan hutan dimana dipetak tersebut terdapat tanaman balita sehingga masyarakat desa tidak berani untuk melapor kepada pihak berwajib dugaan menyalah gunakan wewenang

Dengan kata lain, illegal logging adalah praktik pelanggaran hukum untuk mengakses dan mengeksploitasi hutan atau kawasan lindung. Bentuk tindakan illegal logging antara lain adalah melakukan penebangan pohon tanpa izin, dan termasuk juga melakukan pembakaran kawasan hutan dimana di petak tersebut terdapat tanaman balita

Undang-Undang terkait illegal logging berfokus pada perlindungan hutan dan lingkungan, serta mengatur penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Undang-undang semacam itu dapat meliputi larangan penebangan liar, penjarahan hutan, pembakaran hutan atau aktivitas ilegal lainnya yang merusak ekosistem alam.

Hukuman dan sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat mencakup denda besar, hukuman penjara, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan di masing-masing negara. Selain itu, regulasi tersebut juga dapat mencakup mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi hutan dan lingkungan yang rentan terhadap praktik illegal logging.

Begitu pula di Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum, tindakan illegal logging diatur dalam Undang – undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sehingga pelaku illegal logging dapat dijerat dengan Pasal 19 Huruf A dan atau B Juncto Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf E Juncto Pasal 83 Ayat 1 Huruf B, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam peraturan tersebut, ancaman sanksi pidana pelaku illegal logging yaitu penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

Ironisnya pula praktik illegal logging ini dilakukan di kawasan hutan produksi, yang mana secara bahasa hutan produksi Adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Namun, kawasan hutan produksi tanaman kayu putih ini faktanya telah “dimanfaatkan” secara sepihak.

Apalagi praktik illegal logging ini dilakukan oleh Mantan oknum kepala desa, sungguh sangat bertentangan dengan etika profesi atau kode etik aparatur negara.(Bk/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *