Hearing FMOK dan DRPD Kaur, Komisi I Buat Tiga Rekomendasi

oleh -689 Dilihat

Kaur, Bengkulu l Jejakkasus –  Hearing bersama Forum Media Online Kaur (FMOK), Komisi I DPRD Kabupaten Kaur buat tiga rekomendasi terkait penganggaran dana publikasi media online di Kabupaten Kaur, senin (11/07/22).

Setelah melakukan dengar pendapat kurang lebih dua jam antara FMOK dengan Komisi I DPRD Kaur, akhirnya Dini Setiawan, SH sebagai pimpinan rapat sekaligus ketua komisi I DPRD Kaur membuat kesimpulan untuk mendukung tuntutan media online kaur dengan berkomitmen mengawal penambahan anggaran publikasi baik pada APBD P 2022 dan tahun anggaran 2023 mendatang demi terwujudnya rasa keadilan antara sesama media dikaur.

Namun untuk mewujudkan keinginan tersebut tentunya tidak lepas peran penting dari media itu sediri untuk sama sama melakukan pengawalan mulai penyusunan aggaran oleh TPAD hingga pengesahan oleh DPRD. “Ya kami dari komisi I akan berkomitmen dalam memperjuangkan penambahan anggaran publikasi pada APBD P nanti dan ditahun anggran 2023 mendatang, sebab kami tahu jika media online bagian dari mitra kerja yang ikut berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan daerah, jadi kedepanya tidak akan ada istilah anak tiri dan anak kandung semuanya sama rata”.tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah, Hellitza Okkie,S.Ikom dalam hearing ini mengatakan jika pihaknya akan memback up anggaran publikasi media online pada perubahan anggaran nanti, sehingga anggaran publikasi dapat merata disetiap OPD.

Sedangkan untuk tahun berikutnya, sebagai Kepala BPKAD dirinya mengaku sudah melakukan koordinasi kepada Pimpinan Daerah bahwa kegiatan publikasi akan dipusatkan di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Daerah agar dalam pelaksanaanya lebih tertib dan terarah.

“Untuk perubahan ini kita upayakan dulu anggaran disetiap OPD, sebab jika mau dibuat satu pintu ke Kominfo saat ini waktu perubahan anggaran sudah semakin dekat tentunya proses penyusunan rencana kerja untuk perubahan anggaran sudah berjalan”. Jelasnya.

Orang yang akrap di sapa Okie ini juga memgakui jika selama ini BPKAD tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap usulan dari OPD sehingga tidak mengetahui ada atau tidaknya anggaran publiaksi dalam satu OPD tersebut, “yang membuat rencana kerja adalah OPD itu sendiri bukan BPKAD, selain itu seharusnya mereka tahu apa itu belanja rutin dan untuk apa saja peruntukan, dimana salah satunya untuk biaya publiaksi”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kaur M. Jarnawi, M.Pd mengatakan kedepanya pihak akan melakukan verifikasi administrasi berdasarkan Undang -Undang Pers dan surat edaran dewan pers terhadap media online yang di Kabupaten Kaur yang nantinya akan diatur dalam Perbup.

Verifikasi bertujuan guna memastikan ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam kerja sama publikasi. Verifikasi akan dilakukan mulai dari legalitas perusahan, Sertifikasi UKW, dan jumlah pengnjung (viewer) untuk setiap media online yang ada.

Hasil verifikasi itu nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam kerja sama kemitraan media online dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, ” hasil verifikasi ini akan menjadi pertimbangan sebelum melakukan MOU pada awal tahun untuk menetapkan jumlah besaran anggaran atau banyak tayang publiaksi nantinya”.

Disisi lain M. Jarnawi, mengatakan bahwa diskominfo Kaur telah mengajukan usulan anggaran publikasi pada APBD P kaur dengan besaran untuk media online Rp. 640.000.000 dan media cetak Rp.230.000.000. Tutupnya.

Pada akhir kegiatan hearing ini menghasilkan kesimpulan yang mana komisi I membuat tiga rekomendasi yaitu.
1.Komisi I DPRD Kaur sepekat untuk merekomendasikan evaluasi anggaran biaya publiaksi media online untuk dinaikan dalam APBD-P 2022.
2. Komisi I DPRD meminta agar adanya keterbukaan dan transparan, berimbang antara media online dan media cetak.
3. Komisi I DPRD Kaur sepakat mengawal aspirasi FMOK sampai tuntutan terpenuhi oleh pihak Pemerintah Daerah.

Iwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.