Hearing Komisi B Bersama AMJ Terkait Toko Modern Di Jombang

oleh -4 views

Jejakkasus.info | Jombang – Jatim

Komisi B DPRD Kabupaten Jombang gelar hearing bersama Aliansi Masyarakat Jombang (AMJ) berkenaan dengan ijin Toko modern. Dalam hal ini Komisi masih akan berkoordinasi dengan semua anggota Komisi untuk menentukan keputusan dari hasil hearing,hearing tersebut dilaksanakan pada Selasa 6/04/2021

Hearing dilakukan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jombang yang dihadiri oleh Anggota Komisi B DPRD jombang yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Dinas Perdagangan, Kabag Hukum Pemkab Jombang dan Kepala Dinas PUPR Jombang atas dasar permohonan AMJ perihal proses izin toko Modern di Kabupaten Jombang.

Menurut ketua komisi B DPRD jombang
Sunardi menerangkan jika pihaknya masih akan mengomunikasikan dengan para anggota Komisi berkenaan dengan hasil hearing. Menurutnya, permohonan waktu ini dilakukan karena Dinas terkait masih membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan pada hearing.

“Kami masih mengomunikasikan antar semua anggota dewan, karena ada kaitanya dengan Perda dan Perbub. Dan dari pihak Aliansi juga bisa nanti komunikasi lagi dengan dinas-dinas terkait ada Perijinan, perdagangan, agar bagaimana mestinya kita dapat berikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik

Ia menjelaskan, hearing ini dilakukan karena AMJ berkeyakinan jika ada proses perizinan toko modern yang tidak terbentur Perbub Moratorium dan Perda. AMJ menuntut agar proses perizinan toko modern yang sudah masuk dan sudah berjalan segera diselesaiakan.

“Hearing kali ini permohonan dari Aliansi masyarakat Jombang masalah permohonan perizinan toko modern. Dia menuntut agar perizinanya dapat direalisasikan, karena menurut Aliansi masih belum adanya Moratorium yang berlaku ucapnya

Sedangka Ketua AMJ Waras mengatakan dalam hearing tersebut Dinas Perdagangan dan DPMPTSP tidak bisa menjawab alasan mereka menghentikan proses perizinan. Menurutnya, jika proses perizinan toko modern yang ia tangani sudah berjalan sebelum Perbub Moratorium berlaku.

“Dari jalanya hearing tadi, kita tau sendiri dinas tidak mampu menjawab pertanyaan kita. Mereka masih butuh waktu untuk menyelesaikan problem yang terjadi,waras juga mengatakan bahwa Dinas tidak ada alasan menghentikan proses perizinan dengan alasan Moratorium. Diberhentikanya proses perizinan toko modern oleh Dinas terkait dengan dasar kesenyajaan tanpa menghiraukan SOP yang Dinas miliki.

“Sekarang kita bisa lihat sendiri Dinas tidak mampu menjawab dasar mereka menghentikan proses perizinan. Sedangkan Dinas sudah menyalai SOP waktu selesainya proses perizinan yang sudah ditentukan tandasnya ( Aan jk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *