Irda Subang, Diduga Hamburkan Uang Rakyat

by -247 views

Jejakkasus.info | Provinsi Jabar – Kabupaten Subang – Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya dengan banyaknya temuan hasil audit Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Subang terhadap Objek Pemeriksaan (Obik) 10 Pemerintahan Desa (Pemdes) ruang lingkup Kecamatan Pagaden telah diterbitkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Selasa (26/3/2019) lalu, seperti yang telah dipaparkan Ating Jubaedi ketua Tim Fasilitasi Kegiatan, juga sebagai Sekretaris Camat (Sekmat) Kecamatan Pagaden, bahwa hampir keseluruhan Pemdes dari total jumlah 10 desa diduga semua bermasalah, hanya ada 3 desa yang sampai saat ini sudah melakukan perbaikan di tengang waktu 60 hari Masa Tindak Lanjut bentuk toleransi yang diberikan oleh Irda kepada Obik.

Melihat dari PP NO. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sudah jelas PP tersebut menunjukan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Irda yang merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dimana PP tersebut juga memuat payung hukum tentang pengalokasian anggaran pendanaan berbagai kegiatan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten.

Sangat disayangkan, uang rakyat yang digunakan Irda tidak sebanding dengan hasil akhir (output) kinerja, kapabilitas dan profesionalisme dalam hal pembinaan dan pengawasan yang diamanatkan oleh PP No. 12 Th 2017 maupun Permen PAN No. PER/05M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, terbukti dengan salah satu contoh adanya penahanan salah satu Kades oleh Satreskrim Polres Subang, karena diduga melakukan penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) periode tahun 2013 hingga tahun 2016 senilai lebih dari Rp100 juta dari Total ADD lebih dari Rp1,2 Milyar dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan fiktif.

Dari hasil pantauan Tim 9 Jejak Kasus Subang, potensi kerugian ratusan juta rupiah uang rakyat terulang kembali pada Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan (LHP) Tahun Anggaran (TA) 2018 yang diterbitkan oleh Irda Subang kepada Camat Pagaden yang ada di Kabupaten Subang yang isinya adalah 100 persen dari 10 Pemdes yang ada pada Kecamatan Pagaden diduga bermasalah dengan hasil laporan SPJ kegiatan yang didanai dari Dana Desa (DD) maupun dari ADD.

Beruntung pada Masa Tindak Lanjut maksimal 60 hari yang merupakan tenggang waktu toleransi untuk koreksi dan perbaikan, sebanyak 3 Pemdes telah memperbaiki dosa dan kesalahannya.

Hingga tersisa hitungan hari-hari terahir dari Masa Tindak Lanjut 60 hari, masih menyisakan 7 Pemdes yang berpotensi berdosa besar terhadap Rakyat Kabupaten Subang dengan cara merugikan uang rakyat ratusan juta rupiah.

Kesimpulan akhir muncul pertanyaan dalam kekecewaan hati rakyat Kabupaten Subang tercinta:

1. Efektifkah penggunaan anggaran APBN/APBD bagi Irda Subang untuk tugas Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa?

2. Bercermin pada berulang kembali kerugian uang rakyat secara rutin pada setiap Tahun Anggaran, Tidakkah Irda Subang merasa berdosa pada rakyat Subang manakala hak dan keperluan Irda Subang TELAH dan AKAN SELALU DIPENUHI oleh uang rakyat (APBN/APBD), namun Hasil Akhir (output) dari Tupoksi Irda Subang masih saja menimbulkan Potensi kerugian (Anggaran) dan menjadi penghambat bagi rasa keadilan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Subang.

Dimanakah kapabilitas dan profesionalme serta tanggung jawab Irda Subang sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pengguna uang rakyat (APBN/APBD)?
Penulis:
Tim 9 Jejakkasus.info Subang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *