Ironi Negeri Beralaskan Kemerdekaan.

by -84 views

Dirilis : Kharisma Maharani Darmawan.
Universitas Muhammadiyah Malang
Jurusan : Manajemen.

Jejakkasus.info | Keindahan alam yang penuh keragaman adalah daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Berbagai sumber daya alam alami terpampang luas menggoda setiap orang untuk mengolahnya menjadi suatu tambang uang berkepanjangan. Memiliki predikat sebagai jantung dunia seharusnya membuat bangsa ini sebagai suatu negeri yang penting dalam perkembangan dunia.
Bagaikan manusia prasejarah yang hidup dizaman modern, mungkin itulah istilah yang pantas untuk menggambarkan bagaimana ironinya indonesia. Untuk diingat bahwa di Papua, tepatnya di Kabupaten Timika, terdapat sebuah tambang emas terbesar didunia. Tambang emas yang bernama Grasberg yang saat ini dikelola oleh PT. Freeport.
Indonesia telah merdeka selama kurang lebih 78 tahun. Penambangan eksplorasi tambang emas dan tembaga di tambang Grasberg oleh PT. Freeport telah terjadi sejak sekitar tahun 1967. Dengan kepemilikan saham sekitar 80% untuk pihak Freeport dan hanya sekitar 9% saham saja yang dimiliki oleh pemerintah indonesia. Penjajahan diera merdeka, sangatlah tepat untuk menggambarkan bagaimana kondisi bangsa ini. Ketidakmampuan sumber daya manusianya dalam mengolah kekayaan negeri kita sendiri menjadikan rendahnya pertumbuhan perekonomian dalam jangka waktu yang sangatlah lama.
Entah apa yang membuat pemerintah terdahulu yang membuat mereka mempersetujui kontrak yang jauh menguntungkan pihak lain dibandingkan pemiliknya sendiri ini, namun kita dapat menyadari bahwa memang tidak memungkinkan dalam pengolahan berbagai bahan tambang seperti itu dilakukan oleh Indonesia sendiri mengingat terbatasnya sumber daya manusia dan rendahnya perkembangan teknologi.

Mirisnya keadaan negeri ini jugalah adalah sebab mengapa indonesia masih bertahan dengan predikatnya sebagai negara berkembang. Banyak sekali potensi alam yang mampu mendorong perkembangan ekonomi negara yang kurang dioptimalkan. Maraknya korupsi yang membuat setiap pembangunan berjalan lama.
Terdapat tiga orang pahlawan tanpa tanda jasa. Tiga perempuan Indonesia itu adalah: Siti Nurbaya (Menteri LHK), Rini Soemarno (Menteri BUMN) dan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang kini membuat bangsa kita Indonesia ini benar-benar menjadi suatu negeri yang merdeka. Indonesia berhasil menaikkan kepemilikan saham yang awalnya hanya sebesar 9% saja menjadi 51%. Dari yang awalnya didominasi menjadi mendominasi, minoritas menjadi mayoritas. Hal ini memungkinkan perkembangan Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi pada masa yang akan datang.
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kini resmi mengambil alih 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar. Adapun PT Inalum menandai pembelian saham PTFI dengan menerbitkan obligasi global (global bond) senilai USD 4 miliar guna memperoleh separuh kepemilikan tambang emas terbesar di dunia.
Seperti diketahui, proses divestasi saham Freeport sebesar 51 persen ini juga ditandai dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK), sehingga PTFI mengantongi izin perpanjangan masa operasi 2×10 tahun sampai 2041.
Adapun berdasarkan perjanjian KK antara Pemerintah RI dengan Freeport McMoran generasi kedua yang diteken pada 1997, PTFI diberikan hak untuk mengeksplorasi Tambang Grasberg di Bumi Papua hingga 2021.
Pasca-kontrak habis dan tidak diperpanjang, maka seluruh kekayaan PT Freeport Indonesia yang terdapat di wilayah proyek wajib ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah RI dengan harga atau nilai pasar tak lebih rendah dari book value (nilai buku), yang ditaksir mencapai USD 6 miliar.
Freeport yang diketahui punya saham 91 persen, ternyata mengaku hanya menguasai 51 persen saja. Jadi kalau Indonesia mengambil 42 persen, mereka akan tinggal 10 persen. Hal ini dikarenakan atas seizin Presiden yang dulu dan Menteri Pertambangan pada tahun 1996, mereka diizinkan mengandeng Rio Tinto dalam bentuk Participating Interest (PI) untuk menikmati 40 persen keuntungan Freeport sebelum dibagi kepada pihak Indonesia.
Diluar semua hal ini, timbul pertanyaan mengenai mengapa Indonesia membeli saham hingga total kepemilikannya mencapai 51% padahal batas kontrak PT Freeport akan berakhir pada tahun 2021 yang berarti Indonesia akan memiliki seluruh aset yang ada di tambang Grasberg, Papua tersebut.
Hal ini adalah benar, namun perlu diketahui bahwa pemutusan kontrak bersama dengan PT Freeport tidaklah benar-benar menguntungkan bangsa indonesia mengingat terbatasnya sumber daya manusia dan kemajuan teknologi untuk mengolahnya sendiri. Terlebih lagi berbagai fasilitas yang telah dibangun oleh PT Freeport akan mereka bawa pulang. Bisa dikatakan bahwa Indonesia belum mencapai fase “mandiri” untuk bisa mengolah segala kekayaan alam pada tambang Grasberg.
Dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dengan memiliki saham mayoritas pada PT Freeport adalah tindakan yang benar dan sangatlah tepat untuk Indonesia. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memajukan perekonomian bangsa sembari berkembang untuk mendewasakan diri sebelum akhirnya mengolah potensi alamnya sendiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rasa bangganya karena terlibat dalam merebut Freeport. Ini ia sampaikan dalam sebuah tulisan panjang di media sosial Facebook dan Instagramnya.
“Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur, dan tegas,” ucap Sri Mulyani.
Ia pun masih ingat banyaknya rapat dan segala koordinasi lintas kementerian yang dilakukan demi mempersiapkan kembalinya Freeport ke Indonesia. Mulai dari segi hukum hingga lingkungan diperhatikan secara komprehensif.
“Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar kementerian dan lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating, dan lain-lain. Belum rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko,” ujar Sri Mulyani.
Bagi Sri Mulyani, perkara Freeport ini bukan sekadar mendapatkan saham saja. Sri memandang hal ini sebagai barang bukti pada dunia bahwa pemerintah Indonesia berani mengambil langkah-langkah tegas dalam menggunakan sumber daya alam demi keuntungan nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *