Sumedang l Jejakkasus.info – Terkait statmen Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Ketum Solidaritas Insan Media dan Penulis Nasional Edi Sutiyo. M. Ciptasari, menyatakan bahwa sebagai pejabat sekaligus pemimpin, pendapat yang dia sampaikan sepatutnya disertakan bukti dan fakta hukum.
“Apakah ini merupakan tuduhan yang dialamatkan kepada oknum dari sebuah profesi atau organisasi,” kata Edi, Senin (3/2/2025) ketika dihubungi media ini.
Terlebih lagi, kata Edi, Yandri meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian, Kejaksaan untuk menangkap.
“Tentu harus disertai bukti-bukti yang akurat mengarah kepada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, jangan asal berstatmen,” kata Edi.
Kalau dilihat dari kalimat wartawan bodrex, yang diucapkan Yandri, kata Edi secara etimologi, bahwa wartawan bodrex, adalah wartawan abal-abal, wartawan gadungan, yang tujuannya mencari kepentingan pribadi,
“Jadi kalau secara bahasa itu adalah bukan wartawan yang benar-benar bekerja sesuai kode etik jurnalistik, bekerja dengan menghasilkan produk jurnalistik, seperti berita yang memuat informasi yang dibutuhkan publik. kalau kita adalah wartawan benar yang mencari, mengumpulkan, menyusun dan melakukan wawancara dengan narasumber secara benar. Saya kira tidak perlu tersinggung karena bukan kita yang dimaksud menteri desa tersebut, akan tetapi apa yang dilontarkan oleh menteri desa tersebut harus dibuktikan secara benar, jangan mengenarilisasi semua wartawan, tolong buktikan, jika ada bukti pendukung, apalagi ada menyebut nominal yang besar, jangan asal bicara,” kata Edi.
Selain itu, bila mana para Kades melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran secara benar dan bertanggungjawab, kenapa takut?.
“Laporkan saja kepada penegak hukum. jika ada oknum wartawan yang melakukan pemerasaan. Tapi ini fakta di lapangan banyak juga Kades yang diduga menyalahgunakan anggaran. Dengan demikian saya kira, inilah yang jadi penyebabnya, sehingga banyak didatangi wartawan atau LSM,” kata Edi.
“Walaupun tidak menutup mata, memang ada juga para oknum yang memanfaatkan ini, dengan mengaku ngaku wartawan atau oknum LSM,” imbuh Edi.
Edi juga meminta menteri desa untuk melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada kepala desa seluruh indonesia.
Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara tranfarans, dan informatif.
“Banyak hal yang belum dilakukan secara baik oleh banyak Mades, salah satunya terkait keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008, dimana desa termasuk badan publik yang wajib memberikan dan menyampaikan informasi terkait pengelolaan anggaran desa, berapa persen desa yang berani menyampaikan informasi pengelolaan anggaran desanya lewat web site desa, sangat kecil sekali prosentasenya. Apa ini sudah di kategorikan pemerintahan yang baik?. Lalu apa setiap desa sudah ada PPID nya ( Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi)? Ini juga bentuk pembangkangan terhadap UU,” kata Edi. (Deddy)
