Indragiri Hilir l Jejakkasus.info – Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Meiza Hardi menepis soal rumor yang beredar mengenai dugaan monopoli dalam proses pemenangan beberapa proyek yang benilai Miliaran.
Kabar tersebut telah ramai terdengar dan menjadi salah satu bahan obrolan di warkop. Dari kabar yang telah beredar, Kelapa ULP berserta Pokja di isukan telah menerima ‘upeti’ untuk memenangkan sebuah perusahaan pada proyek pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pembangunan ruas Jalan Pulau Kijang pada tahun anggaran 2022 lalu.
Dari rumor yang beredar juga, Ketua Pokja diduga menerima uang sejumlah Rp 60 Juta dari Kepala ULP untuk ditugaskan memenangkan proyek pembangunan Gedung MPP. Dimana pembangunan gedung tersebut diketahui tidak selesai pengerjaanya.
Sementara itu Kepala ULP sebelum menyerahkan sejumlah uang kepada Pokja, ia terlebih dahulu telah menerima ‘upeti’ dari pihak pemenang lelang sebesar Rp 300 Juta.
Dalam isu yang beredar, hal serupa juga terjadi pada proyek pembangunan ruas Jalan Pulau Kijang, yang mana Meiza Hardi juga dikabarkan telah menerima uang sebesar Rp 250 Juta dari seseorang pemenang proyek ruas jalan yang juga tidak selesai pengerjaanya.
Setelah menerima sejumlah uang, Hardi juga dikabarkan menyerahkan dana tersebut sebesar Rp 25 Juta kepada Ketua Pokja yang melakukan verifikasi pada proyek tersebut.
Menanggapi rumor berbau tak sedap tersebut, Kabag ULP Inhil, Meiza Hardi saat di wawancarai oleh awak media menyampaikan bahwa hal tersebut hanyalah isu belaka yang tidak bisa di buktikan serta ditunjukan kebenarannya.
Hal tesebut juga diakuinya telah sampai terdengar ditelinganya. Bahkan kata Hardy, bukan hanya itu saja, ia juga mengaku telah diisukan bahwa dirinya pernah menemui para kontraktor untuk dimintai ‘upeti’ proyek pembangunan.
“Banyak dan bermacam-macam isu tentang saya yang sudah samapi dan saya dengar, tapi hal itu tidak perlu kami tanggapi karena tidak benar adanya,” ungkapnya kepada ARB INdonesia di diruang kerjanya, Senin (13/2/2023).
Mengenai proses lelang tutur Kabag ULP, Meiza Hardi memastikan bahwa semua penetapan pemenang pada kegiatan lelang, pihaknya telah bekerja secara profesional sesuai prosedur dan atauran yang berlaku.
“Di ULP ini menseleksi secara administratif bagi perusahaan yang mengikuti lelang. Setelah proses itu selesai maka akan muncul beberapa calon pemenang. Setelah itu kami serahkan ke dinas terkait nama-nama perusahaan calon pemenang yang telah lolos secara administrasi untuk diseleksi lebih lanjut (ada nomor urut 1,2 dan 3- red). Hasil pemeriksaan dari dinas terkait akan diserahkan kembali ke ULP. Setelah itu baru ULP akan mengumumkan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang berkontrak. Bagaimana mungkin kami bisa memenangkan salah satu perusahaan jika begitu prosesnya,” ungkapnya.
“Yang pastinya isu itu sangat tidak benar, dan kami telah bekerja dengan profesional berdasarkan aturaran yang berlaku,” tambah Meiza Hardi mengakhiri.
(TIm)
