Kabid DPMD Tepis Isu Pungutan NIPD

Jejakkasus.info | Bengkulu – Guna memudahkan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan dan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat , Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah memprogramkan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi perangkat desa, namun sangat disayangkan di Kabupaten Kaur berhembus kabar miring ditengah masyarakat bahwa dalam proses pembuatan NIPD tersebut para perangkat desa harus mengeluarkan uang jutaan rupiah.

Isu adanya pungutan terhadap proses pendaftaran NIPD tersebut dibantah keras oleh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kaur melalui Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Donny Rasfino ST, senin (8/02/2021)

Dikatakanya tahapan proses pendaftaran NIPD yang dilakukan oleh DPMD berjalan sesuai prosedur, diawali dengan pengiriman surat kedesa untuk meminta data semua perangkat, sampai dengan proses verikasi administrasi persyaratan yang disampaikan oleh desa seperti kebenaran ijaza, SK perangkat dan status jabatan.

“Kita dari DPMD tidak pernah memerintahkan atau melakukan meminta uang kepada perangkat desa dalam proses NIPD, kami hanya melakukan proses verifikasi guna mengecek kebenaran persyaratan yang disampaikan oleh Kepala Desa, apabila syarat yang disampaikan oleh desa sudah benar dan lengkap data tersebut langsung kita kirim ke Kemendagari, jadi jika terjadi pungutan itu diluar tanggungjawab dari PMD,” tegasnya.

Sedangkan untuk pencapaian persentase jumlah desa yang sudah mengajukan persyaratan NIPD di Kabupaten Kaur sudah mencapai 70 persen dari total 192 desa, dan untuk SK NIPD sudah ada, hanya saja saat ini masih menuggu petikannya yang akan disampaikan ke masing desa paling lambat akhir februari, pungkasnya. (Iwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *