Kasubbag TU Kemenag Halangi Tugas Jurnalis Tepis Handphone Sampai Terjatuh 

oleh -188 Dilihat

Pringsewu, Jejakkasus.info

Pembangunan pagar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Perjanjian Kontrak yaitu : B – 0794 KK. 08. 13/ 2 KS.01. 7/6/06 2022 tanggal 17 Juli 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 737 277.392 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) APBN 2022 kontraktor pelaksana yaitu CV. Traco Perdana diduga tidak sesuai dengan perencanaan.

Setelah Team Media ini Melakukan investigasi banyak terdapat kejanggalan dan kesalahan dalam melakukan pemasangan batu pondasi, saat dikonfirmasi kesalah satu tukang menjelaskan bahwa.

,”kami mengerjakan tidak menggunakan teknis tapi Berdasarkan pengalaman kerja memasang batu,hingga pekerjaan tersebut tidak menggunakan draft gambar Yang Semestinya digunakan dalam pemasangan batu, “Ujarnya.

lebih lanjut team media menanyakan apakah sudah benar dalam mengerjakan, namun sekali lagi tukang mengatakan.

“Gak tau saya juga bingung, “Ujar Tarman salah satu tukang di wilayah Kantor Kemenag Pringsewu.

saat team media mengkonfirmasi perwakilan dari Kemenag Pringsewu Agus Supriyanto menjelaskan.

,”Apabila pekerja melaksanakan pekerjaan tidak menggunakan gambar atau RAB menyalai aturan, dalam hal ini RAB atau gambar menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan pengerjaan proyek tersebut, “Tutupnya.

Disela konfirmasi M sakban menjabat kasubbag TU Kemenag mendatangi media menyatakan dengan nada kasar kepada media dan melakukan perampasan yang mengakibatkan HP team media terpelanting jatuh ketanah.

“saya atasannya agus, dan media dilarang mengkonfirmasi dan melakukan pengambilan gambar di wilayah pekerjaan proyek pagar Kemenag kamu belum tau saya,” Tutupnya dengan nada kasar, sombong dan Arogan

Dengan adanya penghalangan tugas jurnalis yang notabene sebagai kontrol sosial maka proyek pagar Kemenag diduga keras patut dipertanyakan dalam pengerjaannya, Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, Pers menjelaskan, bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

Kepada pihak terkait dalam hal ini kantor wilayah kementerian agama provinsi Lampung dan Aparat penegak hukum dan DPRD komisi tiga dapat melakukan sidak pengerjaan tersebut., “Tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.