Kata Kadis Disperindag Kota : Ini melanggar UUD Perlindungan Konsumen

Kata Kadis Disperindag Kota : Ini melanggar UUD Perlindungan Konsumen No.8 dipidana penjara paling lama 5 tahun denda maksimal 2 Milyar rupiah

Jejakkasus.info | Pangkalpinang -, Sehubungan adanya pemberitaan yang telah terbit dimedia online jejak kasus info bahwa adanya modus kecurangan dugaan oleh oknum karyawan KFC terhadap konsumen menurut sumber mengatakan memesan paket langsung saji dengan memesan dua paket ISI ayam kFC teryata tetap bergulir sampai media masa dan konsumen minta keadilan hukum yang berlaku kalau ini dibiarkan akan berdampak buruk kedepan nya 20/11/2022.

Menejer KFC beralamatkan dijalan selan
Saat dikonfirmasi adanya dugaan kecurangan oknum karyawan KFC terhadap konsumen pak Beirly Bagoes Satrio yang beralamat kan didesa Kace terkesan tidak mau menjawab walaupun pesan whatsApp tersebut sudah dibaca

Kadis Disprindak kota Pangkalpinang ANDIKA saat dikonfirmasi awak media dalam hal ini menerangkan Assalamualaikum pak.
Maaf baru buka WA pak terkait pemberitaan yang bapak share linknya tadi memang terjadi pelanggaran perlindungan konsumen. Belakangan memang marak pemberitaan terkait pelanggaran perlindungan konsumen atas transaksi online seperti ini.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen… di Pasal 8 ayat (1) huruf f

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ jasa yang :

Tidak sesuai dengan janji yg dinyatakan dalam label, tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ jasa tersebut

Ditambah iya lagi Sementara di Pasal 16 disebutkan bahwa
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

Huruf a
Tidak menepati pesanan dan/ kesepakatan waktu penyelesaian sesuai yg dijanjikan

Huruf b

Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/ atau prestasi

Sanksi maksimalnya UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen pidana penjara paling lama 5 thn atau pidana denda maksimal 2 milyar.

Dulu nya sebelum UU No 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah konsumen yang dirugikan bisa mengadu ke Dinas kita pak ke sofie sih pak karena sofie Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) utk Pangkalpinang. sekaligus kebetulan PPNS Perlindungan Konsumennya. Sama pak riduan juga PPNS. Biasanya setelah konsumen mengisi form pengaduan kita akan melakukan pemanggilan ke pelaku usaha. Di mediasi dulu. Rata- rata pelaku usaha memenuhi keinginan konsumen yg dirugikan atau yg terburuk ada win win solution. Apabila gagal baru lanjut ke jalur hukum. Karena saat itu kewenangan pengawasan barang beredar dan/ jasa masih di kabupaten/ kota.

Tapi saat ini kewenangan pengawasan barang beredar ada di Provinsi Jadi konsumen disarankan melaporkan kasus pelanggaran ini ke Disperindag Provinsi aja pak. Mereka juga ada Petugas Pengawas Barang Beredar / Jasa dan PPNS nya. Tutup nya

Maulana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *