Kecerobohan dari Oknum Kadus yang Berdampak Gugatan pada Warganya

Banyuwangi l Jejakkasus.info – Gugatan berawal dari surat pernyataan yg dibuat oleh oknum kepala dusun desa Gambiran. 8oktober2019 dg diperkuat kembali pada 8 Oktober 2020,kepala dusun telah memanfaatkan stempel Kadus sebagai penguat surat pernyataan sepihak bersama ketua RT 03 RW 04 yg berujung pada munculnya surat gugatan Gono gini di pengadilan agama Banyuwangi.

Akhirnya Kasun menyadari dan mohon maaf atas kekhilafan nya yg telah memanfaatkan jabatannya sebagai Kadus namun tidak menyadari bahwa itu akan merugikan maniran dan permohonan maaf itu disampaikan kepada awak media..
Didalam PERBUP thn 2018 pasal 25 tentang penggunaan stempel.

Kasus seperti ini sangat rawan sekali jika dibiarkan krena akan merugikan masyarakat.

Semisal keterlibatan Kadus dalam urusan jual beli tanah dan lain-lain.

Di Banyuwangi lagi hangat-hangatnya dalam persoalan mafia tanah dengan adanya demo yang dilakukan oleh banyak aktivis Banyuwangi di bpn akhir tahun 2021.

Ketika terjadi persoalan sengketa tanah, masyarakat awam haruslah meminta pendampingan kepada suatu lembaga agar bisa berhati2 atas haknya, seperti
Gugatan pembagian harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi oleh mantan Istri Nuriyah Binti Suyitno (44) selaku Penggugat, melawan mantan suami Maniran Bin Sartam selaku Tergugat pada 18 Juni 2021 dengan nomor
perkara 3032/Pdt.G/2021/PA.Bwi. menuai kontrafersi di masyarkat Banyuwangi terutama di lingkungan obyek yang diduga tidak ada dalam perkara yang di gugat.

Muzaki SH. M.H, atas perintah Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara diberitahukan kepada Maniran sebagai Tergugat melalui surat pemberitahuan sita jaminan tanggal 07 Januari 2021
terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan pada Jum’at, 14 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib.

Sebagaimana dalam penetapan Majelis Hakim tentang sita jaminan nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tanggal
29 Desember 2021.

Kekeliruan obyek sengketa itu diketahui setelah Muzaki SH. M.H, dan tim yang telah ditunjuk sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi mendatangi lokasi obyek sengketa

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/VII/258/Jubel/VII/1998 atas tanah hak milik nomor 1260.tahun 1997 seluas 190 M2 dengan batas Utara Suyadi, Selatan Nanang Purwanto, Timur Imam Muhtar, Barat Saluran Air.

Maniran selaku Tergugat merasa bingung karena obyek sengketa dengan nomor 1260 bukan tanah miliknya sebab tanah miliknya nomor 1360 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) induk nomor 1360 atas nama Imam Muhtar karena telah Maniran beli.

Maniran sangat kecewa dikarenakan namanya saja salah dalam pengajuan gugatan “Nama saya sebenarnya adalah Maniran sementara sebidang tanah yang dijadikan obyek sengketa gugatan
adalah SHM Nomor 1260 tahun 1997 atas nama MUNIRAN sudah barang tentu itu bukan tanah.

Saya dan pemiliknya jelas bukan saya” Kata Maniran.

Dia menambahkan dirinya juga hingga saat ini tidak pernah mengurus Sertifikat tanah apalagi dengan nomor 1260 sehingga bila gugatan yang diajukan oleh mantan istrinya (Nuriyah) salah pada obyek gugatan bertarti gugatan tersebut patut dikatakan Gugur Demi Hukum.

Hal ini juga disampaikan oleh Rofiq ketua lembaga Jaka Surya Banyuwangi dikantor aliansi pemuda peduli masyarakat dan sebagai salah satu tetangga MANIRAN..
Menjelaskan bahwa SAHRAL yg juga membeli tanah dr imam Mukhtar dalam satu induk shm no.1360 atas nama imam Mukhtar..akta jual beli tsb mengikuti nomor induk shm 1360.

Oleh karena itu sejauh pengamatan Rofiq
“Bilamana gugatan yg diajukan oleh penggugat tidak sesuai dengan obyek yang digugatkan ke pengadilan agama Banyuwangi yaitu SHM no 1260 atas nama MUNIRAN dengan obyek yang dimaksud, maka patut dinyatakan gugur demi hukum, namun apabila hakim berpendapat lain maka kami mohon putuskan seadil adilnya” tutup Rofiq. (Arif Indra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *