Ketua LSM GEPAK Lampung Soroti Dugaan Pemalsuan Dokumen Dinas Pendidikan Lampung Selatan

Lampung Selatan, Jejakkasus.info
Wahyudi, Ketua LSM GEPAK Lampung, menyoroti dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Lampung Selatan. Menurutnya, GEPAK akan segera melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. “Kami tidak akan tinggal diam. Permasalahan ini harus segera dilaporkan dan diusut tuntas,” tegas Wahyudi. Jum’at 31-5-2024
Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh seorang oknum guru berinisial E yang mengajar di SD N 1 Tanjung Baru Merbau Mataram. Guru E diduga telah melakukan pemalsuan data kerja dan jam mengajar sejak tahun 2017 hingga 2024 untuk memperoleh uang sertifikasi. Hasil penelusuran media di sekolah tersebut pada Rabu, 29 Mei 2024, mengungkap bahwa guru E tidak pernah hadir di sekolah sejak tahun 2017 karena menderita penyakit epilepsi, namun tetap menerima sertifikasi setiap tiga bulan sekali.
Kepala sekolah SD N 1 Tanjung Baru Merbau Mataram, Maria, membenarkan bahwa E memang tidak pernah mengajar karena sakit. “Sekolah telah melaporkan secara benar ke dinas pendidikan sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Namun, hasilnya berbeda, dan saya juga tidak tahu mengapa bisa demikian,” ujar Maria.
Operator Dapodik kecamatan juga menyatakan bahwa data yang dilaporkan oleh pihak sekolah tidak diubah. “Kami melaporkan semuanya sesuai fakta, coba tanyakan ke Disdik karena mereka yang berwenang dalam pelaporan ke pusat dan melakukan perubahan dalam Dapodik,” kata operator kecamatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Media masih menunggu respons dari Disdik untuk klarifikasi lebih lanjut mengenai proses pelaporan dan verifikasi data sertifikasi guru E.
Sejumlah pejabat dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan mendatangi sekolah tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan publik mengenai pemalsuan data guru E. “Kami terkejut dengan temuan ini dan sedang melakukan investigasi lebih lanjut,” ujar seorang pejabat Dinas Pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
Dalam rapat yang digelar antara Dinas Pendidikan dan operator kecamatan, terjadi saling tuding dan saling menyalahkan. Pihak Dinas Pendidikan menyalahkan operator kecamatan atas kejadian ini. “Operator kecamatan tidak teliti dalam memverifikasi data yang diberikan oleh sekolah,” kata seorang pejabat Dinas Pendidikan. Sebaliknya, operator kecamatan menyatakan bahwa data yang mereka input sudah sesuai dengan laporan dari pihak sekolah. “Kami hanya menginput data sesuai dengan yang dilaporkan oleh sekolah. Tidak ada yang kami ubah,” jelas salah satu operator kecamatan.
Ketidaksesuaian data ini menimbulkan kebingungan, karena data yang diinput oleh sekolah dan operator kecamatan menunjukkan bahwa guru E tidak aktif mengajar. Namun, ketika data tersebut sampai di tingkat dinas, laporan berubah sehingga guru E bisa menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp 10.500.000 setiap triwulan sejak 2017 hingga 2024.
Sumber media mengungkapkan bahwa perubahan data tersebut diduga kuat terjadi di tingkat dinas. “Penginputan data oleh pihak sekolah dan operator Dapodik kecamatan sudah sesuai. Namun, ketika sampai di tingkat dinas, semua data laporan tersebut berubah,” ungkap sumber tersebut.
Perubahan ini memungkinkan guru E menerima tunjangan sertifikasi layaknya guru yang aktif mengajar, meskipun faktanya ia tidak pernah masuk karena sakit. Hal ini jelas merugikan pemerintah, karena dana sertifikasi yang seharusnya dialokasikan untuk guru aktif justru diterima oleh guru E.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Asep, belum memberikan tanggapan resmi. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media ini belum mendapatkan jawaban.
Kasus ini menambah daftar panjang kasus pemalsuan data di sektor pendidikan yang merugikan negara. Banyak pihak menuntut agar aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap kepala sekolah dan Dinas Pendidikan terkait pemalsuan dokumen ini. “Kami meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengaudit semua pihak terkait. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas seorang aktivis pendidikan.
Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan akan ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Kejadian ini juga membuka mata banyak pihak akan pentingnya sistem pengawasan yang ketat dalam proses penginputan data di sektor pendidikan. Tanpa pengawasan yang baik, kebocoran anggaran dan penyelewengan dana publik akan terus terjadi, merugikan negara dan menghambat kualitas pendidikan di Indonesia.
(Bambang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *