Ketum LSM Akp Angkat Bicara: Mutasi Pejabat ASN Bondowoso Jauh Dari Harapan Publik

Berita – Jejakkasus.info -, Bondowoso – Merujuk pada perundang-undangan mengenai ASN yaitu UU Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang managemen PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Edy Wahyudi selaku Ketua LSM AKP (Aliansi Kebijakan Publik) kepada Media mengatakan, dimana pejabat yg berwenang untuk menetapkan mutasi yaitu Bupati. “Apabila merujuk aturan diatas maka mutasi harus dilakukan atas dasar sistem meritokrasi, yaitu dasar kualifikasi, Kompetensi dan kinerja secara adil tanpa adanya perbedaan. Supaya menghasilkan kualitas pegawai ASN yang profesional dan memiliki nilai dasar etika profesi. Bukan pada dasar wani piro,” jelasnya. Senin (02/01/2023).

Seiring dengan perjalanan kinerja Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, Kata Ketua LSM AKP Edy wahyudi SH mengatakan,  terkait seringnya mutasi jabatan dibondowoso, Bupati sebelumnya mampu menciptakan inovasi di bondowoso sebagai BRK, sementara Bupati saat ini yg diberi kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan trend positif kabupaten ini berinovasi melakukan mutasi. “Sehingga giat atau kinerja yang sudah ada dalam kerangka Visi – Misi Melesat jauh dari harapan publik, sehingga kualitas kerja para OPD diduga terganggu karena merasa waswas dan takut melakukan inovasi,” pungkasnya. (Ys)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *