Pringsewu, jejakkasus.info
Komisi IV DPRD Pringsewu berencana memanggil direktur RSUD Pringsewu dan jabatan fungsional terkait setelah berita mengenai kematian AS (67), pasien kritis yang ditolak perawatan, mencuat ke publik. “Kami akan segera memanggil pihak rumah sakit setelah RDP ( Rapat Dengar Pendapat ) ini sdh triwulan pertama mau evaluasi kinerja OPD termasuk RSUD untuk mendapatkan penjelasan, agar keluhan dari masyarakat bisa cepat diatasi,” ujar Mastuah, Ketua Komisi IV. Senin 6-5-2024
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu, Purhadi, menjelaskan melalui pesan singkat bahwa pasien telah dianjurkan oleh dokter dan perawat untuk dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas CT scan yang memadai. “Namun, proses rujukan menggunakan ambulans RSUD membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui Sistem Informasi Rujukan Terpadu (SISRUTE),” kata Purhadi.
Menurut Purhadi, kebutuhan untuk mendata, melakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan konsultasi dengan dokter penanggung jawab di rumah sakit tujuan memang memerlukan waktu. “Hal ini telah kami jelaskan kepada keluarga, dan mereka memahami situasi tersebut,” imbuhnya.
Namun, Ilham, anggota keluarga pasien, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam terhadap manajemen RSUD. “Kami sangat dirugikan dengan pelayanan yang tidak memenuhi standar karena kekurangan peralatan di rumah sakit,” katanya dengan nada kesal.
Di lain pihak, UL, staf RSUD Pringsewu, menegaskan bahwa pihak rumah sakit tidak menolak merawat pasien. “Kami hanya tidak memiliki mesin scanning yang berfungsi, sehingga kami menyarankan pasien untuk dirawat di fasilitas lain yang lebih lengkap,” jelas UL via telepon.
Pembahasan mengenai perluasan dan upgrade peralatan medis, khususnya alat CT scan yang telah beroperasi di bawah standar, terhenti hampir satu tahun karena adanya perbedaan pendapat mengenai penilaian bagi hasil dan nilai investasi dengan penyedia jasa.
Media sosial pun dibanjiri oleh komentar tajam dari publik, seperti yang diungkapkan oleh Mas Teguh. “Terus beroperasi tanpa memikirkan bahwa rumah sakit ini dibangun menggunakan uang pajak, dan pegawai digaji dengan uang rakyat. Tapi kenapa rakyatnya yang harus menderita?” ujarnya.
Seorang sumber anonim dari rumah sakit menyatakan, “Kami mengerti kemarahan masyarakat, tetapi sebagai pegawai fungsional, kami hanya menjalankan SOP. Manajemen rumah sakit yang harus menjelaskan dan mempercepat pembaruan peralatan yang rusak.”
Keluarga pasien dan masyarakat setempat kini menuntut tanggung jawab dari direktur RSUD Pringsewu, Dr. Andi Arman, dan pihak manajemen, menyoroti kurangnya peralatan medis yang memadai dan menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas.
(Bambang)