LSM M-Bara Pertanyakan Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan Alun Alun

by -145 views

Jejakkasus.info | Pasuruan, Masa pemeliharaan dalam suatu pekerjaan kontruksi/jasa merupaka suatu masa waktu pembuktian, bahwa hasil pekerjaan benar benar harus berkwalitas baik. Apabila ada kerusakan yang ditemukan dalam masa tersebut, maka pihak penyedia lah yang harus bertanggung jawab memperbaikinya.

Tidak seperti yang terjadi pada proyek peningkatan alun alun Kota Pasuruan yang baru selesai dikerjakan pada bulan Desember 2018 kemarin, justru proses pemeliharaannya di duga dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Pasuruan sendiri.

Tentu hal itu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, salah satunya anggota LSM M-Bara Misbahul Munir. Bahwa tanggung jawab untuk pemeliharaan masih tanggung jawab pihak penyedia atau perusahaan kontruksi dan bukan dinas terkait.

“Alun alun yang seharusnya pemeliharaan sampai 6 bulan kedepan dikerjakan pihak kontraktor,  kok di tangani oleh dinas sendiri dengan menggunakan tenaga honorer dan kontrak. Ini ada apa..?”. Kata Misbah pada Jumat (4/1) siang.

Tentunya hal itu sudah menjadi ketentuan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK), bahwa masa pemeliharaan dihitung sejak serah terima pertama hasil pekerjaan (provisional hand over) dan berakhir pada saat serah terima akhir hasil pekerjaan (final hand over) selama 6 bulan.

Melihat kondisi tersebut, Misbah juga merasakan kekurang puasan atas hasil dan kwalitas yang terdapat pada proyek peningkatan yang ada. “Kita juga merasa kurang puas atas hasil dari pekerjaan yang ada, baik dari segi kwalitas, kwantitas maupun kerapiannya”. Tambahnya Misbah.

Bukan hanya itu, hasil pekerjaan di lapangan pun dinilai Misbah semrawut dan jauh dari kata memuaskan. Pasalnya baik mulai dari tingkat kerapian dalam pemasangan grass block ataupun kanstin untuk akses jalan tidak di cat dan terlihat kemproh alias kurang bagus.

Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 95 ayat 5 diantaranya yaitu Penyedia pekerjaan kontruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisisnya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.

Sementara di ayat 5 yang lain, bahwa masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama enam bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen masa pemeliharaan paling singkat tiga bulan.

Selanjutnya bila penyedia di wajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan, harus sesuai dengan SSKK dan sebaliknya apabila pihak penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, selanjutnya pihak PPK berhak menahan uang retensi atau jaminan pekerjaan.jok/sul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *