LSM PMPRI Minta Penegak Hukum Periksa Kadis PUPR Provinsi Maluku

by -341 views

www.jejakkasus.info | Ambon, Maluku – Dewan Pimpinan Daerah Maluku LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia, (DPD Maluku PMPRI) minta Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) periksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (PUPR) Provinsi Maluku terkait adanya Dugaan Korupsi pada Tahun Anggaran 2017.

Terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme, (KKN) sudah seharusnya kita perangi sampai tuntas sebab KKN itu merupakan upaya merong-rong keutuhan NKRI, hal ini disampaikan Erpan Tella Ketua LSM PMPRI Provinsi Maluku pada awak media ini Jumat, (07/12/18).

Ketua DPD Maluku LSM PMPR Indonesia, Erpan Tella di sela-sela mengikuti Study pertukaran isu Daerah program DPP LSM PMPR Indonesia, mengatakan KKN yang terjadi di bangsa ini karena generasi muda kita kurang menekan KPK turun sampai kedaerah daerah.

Lanjutnya” KPK sudah seharusnya turun langsung dan DPD LSM PMPRI Maluku siap bersama KPK memerangi Korupsi di seluruh kabupaten kota di provinsi Maluku. Adapun satu dari sekian kasus dugaan korupsi yang harus KPK periksa yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.539.021.708,86 atas pekerjaan pembangunan jalan Seri – Hukurila pada dinas PUPR berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku pada tahun 2017″ ujar Erpan.

” Kami PMPR Indonesia akan menyambut kehadiran KPK untuk hadir di bumi para raja raja Maluku agar esensi pelayanan publik yang di alirkan pemerintah pusat itu bisa memberikan kesejahteraan yang rasional”

” Kami meminta KPK untuk segera memeriksa dinas PUPR Provinsi Maluku, dan sebagai generasi pelurus LSM PMPR Indonesia akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memerangi KKN di Bumi Maluku” pungkas Erpan Tella, Ketua DPD Maluku LSM PMPR Indonesia.(ET/KH/Rls).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *