Gunungsitoli | Jejakkasus.info, Upaya mediasi yang digagas tokoh nasional sekaligus politisi Partai Demokrat, Ilham Mendrofa, dalam konflik penghadangan dan pembubaran aksi Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) di Tugu Meriam, 22 Januari 2026, terus menuai sorotan. Setelah mediasi yang berlangsung pada Selasa (3/2) dari pagi hingga malam hari dinyatakan tidak membuahkan hasil, perdebatan publik kini bergeser ke ruang digital.
Diskursus memanas di Facebook setelah akun Setia Z membagikan tautan berita berjudul “Mediasi Ilham Mendrofa Gagal, Kasus Pembubaran Aksi di Tugu Meriam Berlanjut ke Jalur Hukum.” Tak butuh waktu lama, kolom komentar dipenuhi beragam reaksi warganet yang mempertanyakan efektivitas peran Ilham dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.
Sejumlah komentar bernada dukungan terhadap AMPERA muncul, seperti pernyataan akun Murni Riang Wau yang menulis, “Mantap tetap solid dan kompak.” Sementara akun Yason Yonata Gea menyindir hasil mediasi dengan kalimat, “Jauh-jauh datang ke Nias, rupanya pulang tak bawa apa-apa, ini AMPERA bosss.”
Namun sorotan paling tajam mengarah pada penyematan label “tokoh nasional” kepada Ilham Mendrofa. Akun Samaeri Decoration Idanogawo mempertanyakan legitimasi sebutan tersebut dan meminta definisi konkret mengenai kriteria tokoh nasional. Nada serupa disampaikan akun Pa’Cik Charlie yang menilai kegagalan mediasi bertolak belakang dengan citra kepemimpinan seorang figur nasional.
Komentar lain dari akun Ama Gisel Zebua bahkan mengurai panjang makna “tokoh” sebagai sosok yang dinilai telah memberi kontribusi nyata, netral, dan dihormati lintas kalangan. Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan pergeseran opini publik dari semata persoalan insiden di lapangan menjadi evaluasi terhadap kapasitas figur yang mencoba mengambil peran penengah.
Perdebatan ini muncul di tengah sensitivitas masyarakat Nias pascainsiden pembubaran aksi AMPERA serta polemik ucapan Zulkifli Backill yang sebelumnya menuai kritik karena dianggap merendahkan kualitas sumber daya manusia Nias. Kombinasi dua isu tersebut membuat ruang publik kian emosional dan responsif terhadap setiap perkembangan kasus.
Meski Ilham Mendrofa disebut telah berupaya mempertemukan kedua belah pihak dan memfasilitasi dialog berjam-jam di Mapolres Nias, kenyataan bahwa mediasi berakhir tanpa kesepakatan membuat sebagian publik mempertanyakan efektivitas pendekatan non-litigasi dalam konflik sosial ini. Hingga kini, proses hukum atas laporan yang diajukan pihak AMPERA tetap berjalan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, legitimasi seorang figur publik tidak hanya diuji di ruang pertemuan resmi, tetapi juga di ruang opini warganet. Ketika mediasi gagal menghadirkan titik temu, penilaian publik pun bergerak cepat, menguji klaim kepemimpinan, pengaruh, dan kapasitas seorang tokoh di hadapan masyarakat yang semakin kritis.
(TZ)