Menolak Politik Uang dalam Pilkada Rembang 2020

by -33 views

Oleh : Raafi Abyantara Widyatmoko
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadyah Malang

Jejakkasus.info | Pilkada Rembang tahun 2020 mulai menghangat, para paslon mempersiapkan segala upaya untuk menarik simpati warga. Salah satunya dengan cara menggunakan uang. Bukan politisi yang membeli rakyat, tetapi rakyat yang “membeli” politisi. Begitulah idealnya. Ketika rakyat berjuang menyerahkan segenap pikiran, tenaga dan bahkan sumbangan dana, maka saat itulah rakyat sedang membiayai dan “membeli” pemimpin. Konteksnya adalah mencari pemimpin dengan one man one vote.
Ketika demokrasi politik dimulai dengan “oleh rakyat”, maka politik akan berakhir dengan “untuk rakyat” setelah mulanya “dari rakyat”. Keadaban politik akan berhenti manaka kala demokrasi politik dimediasi “oleh uang”. Terjadilah vox populi vox argentum. Suara rakyat adalah gemerincing uang.
Manakala gemerincing uang lebih nyaring tinimbang suara nurani rakyat, proses berpolitik akan menjumpai jalan buntu. Tak ada lagi pemimpin ideal, hanya ada pemimpin bebal yang tak mungkin mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab, kebijakan politiknya difokuskan untuk meraih kembali uang atau utang yang dipakai untuk politik uang.
Dari situ, jangan tanya lagi apa yang sudah “negara” buat rakyat, tetapi tanyakanlah berapa banyak uang yang diberikan politisinya untuk rakyat. Persis benar apa yang ditulis Senator Bernie Sanders, “The simple truth is that we cannot govern our own affairs when our national, state, and local debates are bought and sold by billionaires” (John Nichols dan Robert W. McChesney, 2013). Artinya, politik uang telah mengubah politik sekadar urusan privat, bukan urusan res publica (kepentingan umum).
Urusan privat yang kental dalam politik uang didekatkan dengan pola politik “do ut des”: memberi untuk mendapat. Politisi yang melakukan politik uang adalah politik yang bukan sekadar untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan politik uang, politisi akan menggunakan kekuasaannya untuk mendistribusikan “kue” pembangunan untuk dirinya sendiri dan kroni.
Aroma korupsi muncul dari kronisme politik itu. “Where there’s corruption in government, somebody or everyobody’s making a lof of money”, tulis Kenneth Eade dalam And Justice(2017). Betul apa yang dikatakan oleh Harold Lasswell, politik itu berkenaan dengan siapa dapat apa, kapan dan di mana. Jika politik bukan “oleh rakyat” maka politik hanya “dari rakyat” dan untuk kepentingan elite politik dan kroni.

Pilkada
Dalam Pilkada, politik uang menjadi momok demokrasi. Politik uang menjadi praktik kesenangan politisi yang haus akan kekuasaan. Politisi seperti ini rela menjual tanah, menggadaikan harta, atau meminjam dana segar untuk membeli suara masyarakat.
Politik memang butuh ongkos (political financing), tetapi bukan untuk membeli suara rakyat (money politics). Politik dengan menggunakan amplop (berisi uang), sembako, hadiah, dll untuk tujuan “membeli” suara dalam Pilkada adalah kekhasan praktik politik uang. Modus dan trik praktik politik uang pun tentu bermcam-macam untuk mengelabui mata aturan dan undang-undang.
Misalnya, dibentuk “tim 20” (:terdiri dari 20 orang) untuk satu TPS. Tugasnya, mendapatkan 10 atau lebih orang dengan membagi-bagikan uang Rp 100 ribu per orang. Uang tersebut tentu bersumber dari paslon (hasil pinjaman, jual tanah, gadai kekayaan atau harta pribadi, dll). Contoh saja, ada Rp 5 milyar. Kalau sudah ketahuan, paslon akan membuat self-video biar viral tentang tolak politik uang. Agar tambah keyakinan, uang Rp 5 milyar itu didoakan dan disumpah di paranormal, ratu laut selatan/utara/timur/barat/, nenek-moyang, dll. Anggap saja Rp 50 juta untuk biaya para normal atau ratu laut selatan itu. Tujuannya, agar tumbalnya diarahkan kepada para penerima uang politik, bukan dari paslon atau pemberi uang.
Ilustrasi tersebut hanya sebagai contoh. Yang jelas, politik uang membuat rakyat menerima akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila menerima uang, rakyat akan menerima tumbal dari sumpah/doa magis atas uang. Selain itu, jika ketahuan, penerima sekaligus pemberi akan dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang.
Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, sanksi pidana politik uang adalah paling singkat 36 bulan dan paling lama 76 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak satu milyar. Politik uang yang dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) bisa juga berujung pada sanksi Pembatalan Pasangan Calon. Foto dan video bisa menjadi alat bukti kuat dalam penindakan praktik politik uang.
Secara tidak langsung, rakyat akan menjadi “tumbal” politik pembangunan. Kebijakan politik pembangunan akan tidak maksimal sebab praktik korupsi, kolusi dan nepotisme lebih dominan. Kualitas pemimpin pun lebih lebih bercirikan rentenir politik, bukan negarawan. Saat itulah rakyat tak akan pernah menikmati pembangunan yang berkeadilan.

Untuk itu, rakyat harus bersama-sama melawan politik uang dalam proses politik Pilkada. Tolak politik uang! Pemimpin yang berkualitas tidak pernah lahir dari politik uang. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin berpolitik secara santun dan beradab. Etika dan moral politik dijujung tinggi. Jika ada soal dana, maka political financing-nya melibatkan “tangan” dan “keringat” rakyat dengan skema political volutarism (gotong-royong politik).
Sebelum nasi politik Pilkada menjadi bubur”, rakyat perlu berpartisipasi menjaga api keadaban politik tetap menyala. Dengan begitu, demokrasi politik Pilkada melahirkan pemimpin politik yang matang dalam etika, moral dan integritas. Caranya, tolak mentah-mentah politik uang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *