Bandar Lampung | Jejakkasus.info – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025, terus diterpa persoalan. Alih-alih meningkatkan gizi anak sekolah dan memberdayakan UMKM, pelaksanaan program ini justru menuai kritik karena dugaan monopoli oleh korporasi besar.
Memasuki Ramadan 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program ini mengganti menu MBG dengan produk-produk instan yang didominasi oleh Mayora. Alasan perubahan ini disebutkan untuk menyesuaikan dengan makanan yang bisa dibawa pulang oleh siswa selama puasa. Namun, langkah tersebut dikritik karena menyingkirkan keterlibatan UMKM, yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi bagian utama dalam penyediaan makanan bergizi.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lampung, Lucky Nurhidayah, mengecam kebijakan ini. Menurutnya, dominasi korporasi besar dalam program MBG berpotensi merugikan UMKM serta menghambat tujuan utama program dalam mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat.
“Jika dikerjakan oleh korporasi besar, UMKM tidak akan mendapat bagian. Keuntungan hanya menumpuk pada satu perusahaan, sementara petani, peternak, dan nelayan yang seharusnya diberdayakan justru tersingkir,” ujarnya Luki, Selasa 18/3/25.
Ia menilai, keputusan BGN ini bisa jadi merupakan akibat dari kegagalan membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang seharusnya mengolah dan mendistribusikan makanan langsung dari UMKM. Jika demikian, kata dia, ini adalah bentuk jalan pintas yang mengabaikan tujuan awal program.
Selain menyoroti kebijakan monopoli, Lucky juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran MBG. Dengan besarnya alokasi dana program ini, ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi kinerja BGN sebelum terjadi potensi penyimpangan lebih lanjut.
“MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo. Jika pengelolaannya amburadul dan tidak transparan, maka presiden yang akan dipermalukan serta dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
KAKI Lampung mendesak pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan ini dan memastikan MBG tetap sesuai dengan tujuan awal: meningkatkan gizi anak-anak sekolah sekaligus memberdayakan perekonomian rakyat.
Bambang
