Pekanbaru l Jejakkasus.info – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan tidak ada lagi penganggaran untuk pegawai honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di November 2023 mendatang.
Hal ini sesuai dengan aturan penghapusan honorer dari pemerintah pusat, bukan karena aturan lainnya.
“Aturannya memang nanti tidak ada lagi pegawai non ASN dan non PPPK. Yang ada itu ASN dan PPPK. Untuk honorer tidak ada lagi,” katanya saat ditemui usai rapat di ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin, 4 Juli 2022.
Lebih lanjut, Hariyanto menjelaskan, nantinya untuk honorer, akan dibuka formasi. Adapun formasinya, outsourcing yang terdiri dari driver, CS, dan security.
Nantinya, sebelumnya akan dipetakan kebutuhan masing-masing OPD. Sementara itu, untuk kebutuhan guru ada 7.000 orang pelayan dasar.
“Untuk guru, kita membutuhkan 7.000 orang pelayanan dasar. 400 orang tenaga kesehatan, kita minta Menpan buka formasi PPPK ini,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau pendataan sementara jumlah total pegawai honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau adalah 19.640 orang. 19.640 orang ini tersebar di 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Jumlah honorer paling banyak, ada di Dinas Pendidikan Riau sebanyak 13.284 orang. Dinas Pendidikan sendiri memilki Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian RSDAA 820 orang, Dinas PUPR 681 orang dan Bapenda 683 orang.
● Marbun
