Panwas Kecamatan Gambiran di Duga Tebang Pilih Dalam Penertiban APK Milik Caleg .

by -829 views

 

Banyuwangi | Jejakkasus.info -,
Tindakan Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan Gambiran yang mencopoti Alat Peraga Kampanye (APK) milik beberapa caleg (calon legislatif) mendapat protes keras dari Heri wijatmoko, salah satu caleg dari Partai Berkarya nomor urut 1 dari  Daerah Pemilhan (DAPIL) 4 (Gambiran,  Tegalsari, Bangorejo, Purwoharjo,  Silir Agung, dan Pesanggaran), dalam acara ngopi tipis di kantor Commbined Banyuwangi activist (COMBAT) di jalan Raya Jajag- Genteng No 99  Yosomulya Gambiran pada Selasa 22 januari.

Dalam statmentnya Heri wijatmoko mengatakan “Berkali kali saya merasa kecewa dan dirugikan oleh tindakan Panwas Kecamatan Gambiran, kenapa hanya milik saya yang dicopoti sedangkan masih banyak poster,  baliho, spanduk milik caleg lain yang lebih nyolok mata tapi dibiarkan”. Ucap Heri dengan nada tinggi.

“Panwascam seharusnya tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban APK  apalagi tidak menyalahi peraturan yang di sarankan KPUD. setidaknya APK juga alat untuk membantu mensosialisasikan terhadap masyarakat. Semestinya   KPUD, PPK, PPS  ikut  peduli dengan suksesnya  PEMILU” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Heri juga mengungkapkan kekesalanya “Apa sudah bangga Panwas kecamatan mencopoti APK milik caleg,kalau bangga Monggo tapi tidak  tebang pilih dong….! kalau menertibkan semua tidak terkecuali. sebenarnya aturan ini dibuat tujuanya apa sih,  untuk sukseskan PEMILU atau untuk gagalkan PEMILU.”sambung Heri yang juga merupakan ketua COMBAT Banyuwangi.

Heri memaparkan kalau saat ini para caleg yang mau memasang APK cuma sekitar 25 %, hal ini di  karenakan persoalan biaya yang nantinya juga ada laporan ke KPUD sebagai dana kampanye dari parpol masing masing caleg.
“Bukanya kita beruntung masih ada calon pemimpin yg mau berkorban demi suksesnya pemilu, mana kegiatan KPUD, PPK, PPS yang peduli dengan suksesnya PEMILU. Fakta di lapangan yang terjadi, di desa desa masih sangat kecil masyarakat yang paham dengan PEMILU, kapan, bagaimana, kayak apa bentuk kartu suaranya” papar Heri.

” Sebenarnya ini kan tugas mereka selaku panitia untuk mensosialisasikan, kok sekarang malah APK milik caleg menjadi sasaran penertiban. Kita para caleg ini tdk minta lo punya poster,  baliho,  spanduk,  bendera dll, semua itu beli mas, pakai uang bukan pakai sandal, dan itu masuk dalam rekening dana bantuan kampanye partai yg kita laporkan ke KPUD nantinya.”tambah Heri.

“Semestinya tindakan  preventif dilakukan  oleh Panwas lebih membangun, mengumpulkan para caleg di DAPIL, sharing tentang aturan pemasangan APK. Tindakan preventif mungkin lebih membangun dan dewasa dari pada main copot tapi resikonya harus adil, jangan ibarat gajah tidak tampak tapi semut semut di kampung terlihat jelas”. pungkasnya.(Tim JK.Bwi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *