Jejakkasus.info l Majalengka – Sejumlah Kepala Desa (Kuwu) di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majalengka, Kamis (5/8/2021).
Para Kuwu, datang beramai-ramai untuk memprotes data penerima bantuan sosial.
Setidaknya ada 10 Kuwu yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Majalengka yang datang ke kantor Dinsos itu.
Setibanya di kantor Dinsos Majalengka, sekitar pukul 11.30 WIB, para Kuwu, langsung bertemu Kepala Dinsos Kabupaten Majalengka Gandana Purwana, untuk membahas permasalahan data penerima bantuan sosial.
Ketua 1 APDESI yang juga Kuwu Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka Dudung Abdulah Yasin mengatakan, kita para Kuwu, datang ke Dinsos, untuk memprotes carut marut data penerima bantuan sosial.
“Kita yang di lapangan yang diserang sama warga, karena banyak yang tidak dapat bantuan,” tegas Dudung.
Dudung menegaskan, banyaknya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria atau tidak layak membuat kondisi di lapangan carut marut.
Menurut Tudung, penerima bantuan yang datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap masih tidak tepat sasaran.
“Pertama penerimanya orang yang tidak layak, banyak yang muda, banyak yang kaya. Justru yang seharusnya layak menerima bantuan malah tidak dapat, juga ada yang mereka sudah menerima sebelumnya tapi dapet lagi, jadi dobel-dobel,” ungkap Dudung.
Oleh sebab itu Dudung dan rekan sesama Kuwu, ingin ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Majalengka, dalam menangani masalah data penerima bantuan yang masih banyak tidak tepat sasaran.
“Kami ingin kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka, ada tindakan nyata. Intinya ketika mengetahui ada yang tidak benar jangan diam saja. Kita Kuwu ini, membela masyarakat yang emang seharusnya dapat bantuan,” tegas Dudung.
Akibat banyaknya warga yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak terdata kata Dudung, pemerintah desa menjadi sasaran “amuk warga”. Bahkan tidak jarang juga yang akhirnya menimbulkan fitnah.
“Kami sekarang banyak fitnahan, banyak tuduhan dari masyarakat. Tapi kami ikhlas kok, karena kami memaklumi. Umpamanya, ketika yang haus minta dikirim air, tapi ngirimnya malah ke yang sudah kembung,” jelas Dudung.
Dudung menyatakan, selama ini pemerintah desa telah berupaya untuk menginput data penerima bantuan yang benar-benar sesuai target sasaran dan memang layak menerima bantuan.
“Data sebenarnya dari kami dari desa, kami kumpulkan datanya lewat DTKS. Tapi anehnya kenapa yang keluar data lama, itu lagi itu lagi penerimanya,” tukas Tudung.
Kepala Dinsos Kabupaten Majalengka Gandana Purwana, tidak menampik adanya carut marut data penerima Bansos.
Bahkan Gandana mengaku, tidak mengerti kenapa ada warga yang meninggal masih masuk ke dalam daftar penerima.
“Desa itu kan sudah menyampaikan data lewat aplikasi itu langsung ke pusat. Sudah dilaksanakan oleh desa, mengubah data. Tapi yang dapat itu-itu juga. Ngak tahu, itu masalahnya di mana,” tandas Bandana. (Dede Sunarya)
