Pemanfaatan Data Adminduk 11 OPD Di Bondowoso Teken PKS

Berita – jejakkasus.info -, Bondowoso – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso bersama 11 Kepala Perangkat Daerah (OPD) Bondowoso melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) Pemanfatan Data Adminduk di Hotel Dreamland, Rabu (16/11/2022).

Komitmen bersama untuk peningkatan data Adminduk itu diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan , baik dibidang kesehatan, sosial dan administrasi lainnya yang ada di semua OPD di Bondowoso.

Dalam sambutannya Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin menginginkan adanya sinergitas lintas OPD, dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Secara singkat Bupati menjelaskan , kedepan jangan sampai ada aturan yang mempersulit masyarakat. “Jangan sampai ada aturan yang mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Baik Adminduk, Kesehatan, Sosial dan admininstrasi lainnya. Semua harus dipermudah , cepet dan akurat, “jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Bondowoso, Agung Tri Handono menyampaikan
,kejasama yang dilkukan oleh 11 OPD ini, diharapkan mampu memberikan penyandingan data, data agregat dan hak akses berdasarkan legal standingyang jelasnya. “Saat ini kita sudah bekerjasama dengan beberapa OPD, total ada 21 OPD. Artinya ketika mereka meminta menyandingkan data, agregat dan hak akses,tentunya sudah didasari oleh PKS pemanfaatan data adminduk ini, “terangnya

Tujuan dari PKS itu kata Agung, tujuannya adalah memberikan kecepatan layanan kepada masyarakat dan presisi dari sasaran program intervensi pemerintah, contoh seprti Bansos, PMKS subsidi pemerintah dan kesehatan. “Semisal NIK yang online dan yang masih terkendala untuk menerima pelayanan kesehatan di BPJS, nanti kita intervensi dan kita rapikan. Agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di semua bidang, “ujarnya.

Seacara keseluruhan, lanjut Agung, struktur data Adminduk di Kabupaten Bondowoso masih perlu perbaikan dan harus di benahi. Pasalnya sampai saat ini masih banyak data Adminduk yang perlu di update. “Yang perlu dibenahi adalah dari sisi kevalitan data, misalkan jumlah penduduk yang belum diketahui berapa pastinya. Karena angka kematian belum dihapuskan, data kelahiran juga belum terlaporkan dan data difabel belum sepenuhnya terekam,”terangnya.

Perlu diketahui, adapun 11 OPD yang meneken perjanjian kerjasama diantaranya, Diskominfo, Diskoperindag, Dinas Sosial P3AKB ,RSUD, BPBD, DPMD, BPAD, Disperta, Dinas Kesehatan, BKPSDM dan Bapenda. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *