Pemdes Dahana Alasa Berikan Bantuan BLT kepada Orang yang Telah Meninggal

Nias Utara l Jejakkasus.info – Awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Dahana Alasa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (20/1/2022).

Berdasarkan informasi yang disampaikan warga Desa Dahana Alasa, kepada awak media tentang dugaan Pemdes Dahana,  tentang penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diduga melanggar aturan yakni,
1. peraturan menteri keuangan republik Indonesia no. 40/pmk.07/2020 tentang penggunaan dana desa,
2. permendes no. 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.
3. UU no. 24 tahun 2013 pasal 93 dan 94 tentang administrasi kependudukan.
4. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia no 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Menurut masyarakat dan juga sebagai BPD Desa Dahana Alasa Yulius Zalukhu alias Ama Aldin Zalukhu, menyatakan pemerintah Desa Dahana mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa, tanpa menghiraukan peratuaran yang berlaku.

Lanjut Yulius Zalukhu pada penggunaan dana desa tahun 2021 ini ada beberapa item yang diduga tidak sesuai aturan dan kesepakatan bersama yakni,
1. Pemerintah desa memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang sudah lama menerima Bansos lain.
2. Bantuan ketahanan pangan yang di program pemdes sebagian warga desa Dahana yang layak menerima terabaikan atau tidak tersentuh.
3. Pemdes Dahana Alasa melakukan manipulasi data penerima bantuan ketahanan pangan dengan memasukan data siluman yang bukan warga desa Dahana Alasa sebanyak 2 orang
4. Kepala desa Dahana Alasa menyetujui formulir biodata untuk pengurusan kartu Keluarga yang sudah sekian tahun meninggal dunia, sehingga KK terbit tanggal 11 Oktober 2021, untuk di gunakan sebagai persyaratan penerimaan bantuan dari desa.
5. Pemdes Dahana Alasa telah membohongi masyarakat terkait pemberian bantuan ketahanan pangan, dimana kesepakatan awal pemberian bibit pisang dan benih padi serta uang perawatan, tetapi sementara pada saat pembagian pangan tersebut pemdes hanya di memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000/KPM untuk pisang dan padi Rp. 2.290.000/KPM.

“Kami masyarakat Desa Dahana Alasa, merasa dirugikan dengan perlakuan pemerintah desa pada saat ini, semoga pimpinan daerah sampai kepusat dapat memberikan perhatian khusus demi nasib masyarakat Desa Dahana Alasa. Serta menindak memberikan sangsi kepada Pemdes yang melanggar aturan,” ujar Yulius. (TMZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *