Pemdes Taba Air Pauh Diduga Tidak Ada Ketransparanan Papan APBDes Tak Terpasang di Desa, Jelas Ada indikasi KKN

Bengkulu | Jejakkasus.info – Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui program dana desa yang diharapkan bisa meningkatkan pembangunan baik fisik maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan dalam penggunaan dana desa diharuskan bagi pemerintah desa supaya transparan dan terbuka kepada masyarakat desa.

Sehingga masyarakat tahu program apa saja dan berapa besarnya anggaran pada setiap program yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Bahkan sebelumnya dilansir dari situs resmi Kemendesa.go.id Kementeri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) dengan tegas menghimbau dan mewajibkan kepada seluruh Pemerintah desa untuk memasang baliho realisasi anggaran penggunaan dana desa (APBDes).

Hal itu sebagai bentuk transparasi dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), agar serapan anggaran yang di kelola oleh pemerintah desa diketahui oleh masyarakat. Namun walaupun sudah diatur dan dihimbau dengan tegas oleh Kemendes PDTT wajib untuk memasang baliho APBDes bagi setiap desa.

Tapi masih saja ada instansi Desa yang bandel terdapat temuan dilapangan pemerintah desa yang tidak mengindahkan himbauan kemendes PDTT tersebut dan masih berani tidak memasang baliho APBDes, seperti dari pantauan tim media dilapangan di Desa Air Pauh, kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, diduga tidak terbuka informasi publik dalam pelaksanaan progam dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) pasalnya di desa ini tidak ditemukannya papan informasi baliho APBDes.

Saat tim Mengkonfirmasi di ruang kerja Kepala Desa mempertanyakan permasalahan tersebut.

Saat tim mengkonfirmasi ke Bemdes ( T ), Kenapa tidak di pasang papan informasi ( Apebedes ), jawab la di pasang tapi di dalam.

Padahal kegiatan sudah berjalan seharus nya di awal tahun sudah terpasang di situlah bentuk ke transparanan ke masyarakat, dalam hal tersebut di duga kuat ada program – program yang fiktip maka nya belum terpasang dan indikasi KKN.

Selanjutnya tim akan Mengkonfirmasi ke pihak dinas bersangkutan, di di duga tak mengindahkan aturan. ( Yadi. )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *