Jejakkasus.info | Jombang- Jatim
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kepala Daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi, secara bertahap, mulai pekan depan.
Tito berharap kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mengatur proses vaksinasi agar tidak terjadi keributan.
“Karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021) pagi.
Rakor ini juga diikuti secara Virtual oleh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia termasuk Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Wakil Bupati Jombang Sumrambah, SP, M.AP, didampingi Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Jombang dan Direktur RSUD Ploso mengikuti Rakor tersebut dari ruang Jombang Command Center (JCC) Pemkab Jombang.
“Harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kerusuhan,” kata Mendagri Tito.
Mendagri juga meminta, Kepala Daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap 3 kelompok masyarakat.
“Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak percaya,” ujar Tito.
Sebagaimana diketahui, penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan pada 13 Januari 2021. Adapun vaksinasi tersebut akan diberikan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.
Adapun proses vaksinasi ini dilakukan dengan diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
“Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun,” kata Tito.
“Karena ini yang dari Sinovac, (untuk usia) 18-59 tahun,” ucap dia.
Lebih lanjut, Tito mengatakan, penyuntikan vaksin kemudian akan dilakukan di daerah. Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin.
“Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun,” kata Tito.
“Kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan,” tutur dia.
Selain data, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini.
“Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian kordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP,” ucap Tito.
Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memastikan proses vaksinasi Covid-19 perdana akan dilakukan pada Rabu, pekan depan atau 13 Januari 2021. Proses itu diawali di tingkat pusat, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat lainnya.
Tak hanya itu, vaksinasi diharapkan dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak, yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Budi Gunadi Sadikin, juga berharap, kepala daerah dapat turun serta untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Budi Gunadi Sadikin, juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.
“Bapak/Ibu gubernur, kepala daerah, tolong persiapkan sebaik baiknya, karena tanggal 14-15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi. Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi dua tahap,” ujarnya.
“Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada empat perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk 2 orang,” jelasnya.
Kepala daerah juga diminta untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan “mampu vaksin” yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
“Karena kalau tidak terdaftar, maka Faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19,” ujar Budi Gunadi Sadikin.(Aan jk)
