Pemkab Nias Raih Nilai “B” Dan “CC” Pada Evaluasi SAKIP Dan Reformasi Birokrasi

Jejakkasus info l Nias, Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Nias tahun 2022, sebagaimana di umumkan Kementerian PAN dan RB, Kabupaten Nias mendapatkan Nilai Sakip ”B” dan Reformasi Birokrasi “CC”. dimana pada tahun sebelumnya mendapatkan nilai Sakip “CC” dan Reformasi Birokrasi “C”.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Rahmat Chrisman Zai, SSTP, M. Si diruang kerjanya, Selasa (06/12/2022)

“sejak tahun 2012 Nilai SAKIP dan RB Kabupaten Nias selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 merupakan nilai yang tertinggi mendapatkan Nilai B dan CC di antara Kabupaten/Kota yang ada di Kepuluan Nias, ini menandakan Kabupaten Nias bahwa Sistem Akuntantabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias sudah baik sesuai dengan indikator penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB”, ucap Kadis.

Lanjutnya, atas capaian tersebut Bupati Nias mengucapkan terima kasih atas capaian dan  kerja keras Tim dalam mempersiapkan penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Nias sehingga hasilnya lebih baik dari tahun yang lalu, berharap tahun depan kita lebih tinggi dan menjadi yang terbaik ‘Keep Up Good Work, Kata Kadis.

Untuk diketahui, penilaian SAKIP Pemerintah Daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Pada pengumuman hasil evaluasi SAKIP pada tanggal 6 Desember 2022  di Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB, menyampaikan bahwa Kegiatan penilaian atas SAKIP dan RB  merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB kepada seluruh instansi pemerintah di tahun 2022.

Selain itu, Kadis mengungkap, fokus evaluasi SAKIP pada Pemda mengarah pada tiga hal. Pertama, efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor-sektor prioritas saat ini seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan. Kedua, perjenjangan kinerja instansi Pemerintah. Serta yang ketiga yaitu memastikan pelaksanaan evaluasi internal memberikan dampak bagi perbaikan implementasi SAKIP.

(TZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *