Penerbitan Izin Tambang Pasir di Way Semaka Diduga Ada Main Mata

by -767 views

www.jejakkasus.info | Propinsi Lampung – Kabupaten Tanggamus- Usaha dibidang pertambangan sangat menjanjikan, apalagi mengingat lokasi bahan yang sangat melimpah, serta permintaan pasar yang sangat tinggi tentu banyak sekali yang berminat di pertambangan.

Seperti tambang pasir yang berada di daerah sungai aliran semaka kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung menjadi incaran sendiri bagi para pengusaha pasir.

Namun sebelum melakukan aktifitas tambang, perlu dilengkapi dahulu legalitas usaha pertambangan / izin usaha sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ada beberapa perizinan yang berada di DAS sungai semaka, seperti PT. Wahana Tanggamus Berkah, PT. Khariti, serta terbit izin baru WIUP CV. Anugerah Pasir Semaka.

Namun menurut pantauan media jejak kasus, dan detik kasus ada dugaan beberapa masalah yang dilanggar oleh dinas terkait saat penerbitan.

Saat di konfirmasi pada kamis 27/12/2018 kepala dinas pertambangan propinsi Lampung Ir. Prihantono G Zein tidak ada ditempat, dihubungi melalui via telfon dan sms tidak mengangkat, bahkan sms diabaikan. Begitu juga kabid minerba pertambangan, Asrul Tristianto, ST. MT, tidak mengangkat telfon serta sms di abaikan bahkan tidak mau menemui awak media.

Saat di kantor ESDM awak media ditemui oleh Rusdi salah satu staf di minerba, setelah ditanya soal penerbitan izin pertambangan, Rusdi menjelaskan

“Untuk IUP OP di sungai semaka, ada dua PT. Wahana Tanggamus Berkah, serta PT. Khariti itu terbit waktu masih kewenangan kabupaten. perpanjangan PT. Wahana Tanggamus Berkah sudah menjadi wewenang propinsi, serta Satu WIUP Explorasi CV. Anugerah Pasir Semaka.

“Untuk pengajuan baru WIUP ke PTSP minta rekomendasi ke pertambangan, masih bersifat administratif, sesuai bidang usaha dan kelengkapan. Serta persetujuan tata ruang dan lingkungan hidup dari kabupaten”.

“Sesuai UUD 23 atas perubahan 2014 ada tiga sektor dari kabupaten dialihkan ke propinsi, yaitu ESDM, Kehutanan serta Kelautan”.

“Namun ada dua sektor yang menjadi wewenang kabupaten satu tata ruang kedua lingkungan hidup. Harus ada rekomendasi dari kabupaten.
Hanya ada dua produk memberikan izin atau menolak, jika menolak ada alasannya, jika disetujui dikembalikan lagi ke propinsi dengan pencadangan wilayah PNBP, kurang dari 500 ha sejumlah lima juta rupiah, diatas 500 ha sampai 1000 ha sepuluh juta rupiah”.

Jika sudah terbit WIUP harus menempatkan jaminan kesungguhan dikasih jangka waktu tiga tahun untuk penyelidikan tergantung kondisi lapangan”.

Jika melihat keterangan dari pertambangan seharusnya Izin WIUP Eksplorasi CV. Anugerah Pasir Semaka seharusnya tidak diterbitkan sebab adanya program normalisasi sungai way semaka yang di ajukan pemkab Tanggamus kepada pemprovinsi Lampung melalui dinas cipta karya dan pengelolaan sumber daya air provinsi Lampung.

Namun anehnya izin pertambangan diwilayah aliran sungai semaka masih diterbitkan. Ini yang menjadi pertanyaan banyak publik. (Ridho/ Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *