Pengangkatan Pj Desa Pasimarannu diDuga Tabrak Undang-Undang Desa

by -562 views

 

www.jejakkasus.info | Sinjai (17/12), Pengangkatan pelaksana Jabatan Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Diduga tabrak Undang-Undang Desa,

Kepala Desa Pasimarannu Andi Fajar (Non Aktif) saat ini menjalani proses hukum lantaran terjerat kasus penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah merugikan Negara sebesar Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) dan terancam pasal 2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 atas perubahan UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara, saat ini Andi Fajar sedang dalam tahanan Lapas kelas satu makassar dan menunggu sidang perdanya dipengadilan TIPIKOR Makassar,

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Sinjai Nomor 800 Tahun 2018 memutuskan dan menetapkan Andi Syamsul Bahri,S.Sos. (Mantan Kades Pasimarannu) sebagai Penjabat atau pejabat Sementara Desa Pasimarannu, Hal inilah yang menjadi polemik dikalangan masyarakat karena hal tersebut disinyalir telah melanggar Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 yang juga merupakan Turunan UU No.6 Tahun 2014.

“Seharusnya pelaksana jabatan (PJ) diDesa Pasimarannu adalah sekertaris Desa, tapi Sekertaris Desa dalam hal ini menolak dengan alasan sedang Hamil, Kendati demikian seharusnya camatlah yang mengambil alih atau paling tidak yang mengganti itu harus dari kalangan PNS Kecamatan atau Pemerintah Daerah Sinjai”, Ungkap Haerul, salah satu pemuda Desa Pasimarannu.

Lebih jauh, pemuda yang sering disapa Rul ini menegaskan bahwa tidak seharusnya Andi Samsul Bahri yang menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Desa Pasimarannu karena dia bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga bukan selaku Aparatur Desa, saya khawatir hal tersebut telah diatur sedemikian rupa agar dialah yang diangkat jadi Pelaksana Jabatan atau Penjabat Desa Pasimarannu meskipun bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), jangan sampai ada kong kalikong didalamnya karena setau saya Andi Syamsul Bahri juga adalah Tim Sukses Bupati Sinjai (Andi Seto Asapa) saat pencalonan Bupati tahun ini dan juga dari partai yang sama, Bebernya.

“Konsekuensi dari penunjukan Penjabat atau Pelaksana Jabatan bukan PNS sangat Besar dan penuh Resiko, siapa nanti yang akan bertanggung jawab jika terjadi penyalah gunaan Anggaran Desa, jika hal itu dibuat untuk kepentingan, itu tidak baik dan bisa menjadi persoalan dikemudian hari. Penjabat Kepala Desa itu harus dari kalangan PNS, hal itu jelas ditegaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 46 dan PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 dan 56”, Bupati atau Camat Jangan Sembarang Memutuskan atau menunjuk Pj Desa, Kuncinya.

Peraturan Pemerintah Jelas disebutkan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa harus dari PNS, sementara dilapangan diangkat Bukan dari kalangan PNS, hingga menuai kritik dan polemik ditengah-tengah Masyarakat terkait Dasar Hukumnya.

(Syarif H).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *