Pengeluaran 163 Hektare LSD Masih Menunggu Persetujuan Kementerian ATR BPN RI

Kaur l Jejakkasus.info – Persetujuan atas usulan Pengeluaran lahan sawah dilindungi (LSD) seluas 163 hektar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN) RI masih buram.

Belum adanya kesepakan yang dicapai antara Pemda Kaur dengan Kementerian ART/BPN RI tersebut menunjukan kalau usulan permohonan pengeluaran lahan sawah dilindungi tersebut belum final.

Hal itu terlihat dari hasil pembahasan pengeluaran LSD yang dibahas melalui zoom meeting antara Pemkab Kaur yang diikuti oleh Asiten bidang Perekonomian dan Pembangunan Arsal Adelin S.Pd, didampingi Kepala Dinas PUPR Ismawar Hasdan, Kepala Bappeda Litbang Suhadi,ST dan Kadis Peranian Lianto, SP dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kamis 29 september 2022 dilantai III Sekretariat Daerah di Kawasan Perkantoran Padang Kempas.

Dalam zoom meeting ini membahas tentang perubahan format berita acara hasil verifikasi lapangan dalam proses penerapan LBS 2019 menjadi LSD pada Kabuapten Kaur klaster 1. Hal itu disampaikan oleh Ditjen Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Adisti.

Dimana salah satu isi dalam berita acara tersebut menetapkan 4.923,28 hektare luas sawah yang telah dilakukan diverifikasi dan masuk dalam Lahan Sawah Dilindngi LSD . Dari jumlah itu Pemerintah Daerah mengusulkan seluas 163 hektare untuk dikeluarkan dari LSD. Jelas Adiati.

“Kami telah menerima dan mempelajari seluruh isi dari berita acara hasil verifikasi tim dilapangan baik itu secara data maupun secara peta gambar mengenai LSD di Kabupaten Kaur. Namun terkait usulan mengeluarkan lahan sawah 163 hektare dari LSD belum dapat di putuskan pada rapat ini, sebab yang bisa mengambil keputusan adalah Pak Direktur,” ungkapnya.

Sementara itu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kaur, Arsal Adelin S.Pd berharap agar usulan pengeluaran 163 hektar sawah dilindungi yang telah diusulkan dapat di kabulkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI.

Sebab ada beberapa lokasi masuk dalam kawasan LSD yang letaknya strategis untuk pengbangan pembangunan daerah, selain itu juga terdapat lahan tidak produktif dan sudah menjadi permukiman masyarakat. Jelas Arsal Adelin. (Iwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *