Perilaku Oknum ASN Pemkot Gunungsitoli Berdampak pada Kualitas Pimpinannya Sendiri

Nias l Jejakkasus.info – Atas perilaku ke dua oknum aparatur sipil negara yang bekerja di dinas kesehatan pemerintah kota Gunungsitoli, sangat mencoreng nama baik institusinya sendiri.

Kejadian yang telah viral di bulan desember tahun 2021, dua orang oknum ASN pemerintah kota Gunungsitoli menggunakan baju dinas, yang bukan pasangan suami/ istri di gerebek warga disalah satu rumah yang beralamat di jalan yossudarso wilayah kota Gunungsitoli.

Diketahui, bahwa kedua oknum ASN yang mengenakan pakaian dinas berlogo pemerintah kota gunungsitoli, tak lain dari rekan kerjanya sendiri di dinas kesehatan kota gunungsitoli.

Pemimpin tertinggi di pemerintahan kota Gunungsitoli baiknya wajib memperhatikan bawahannya, dan mengingatkan aturan tentang kedisplinan, etika, moral serta tujuan dari fungsi ASN, terutama dengan menjaga norma-norma kehidupan ASN selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Nama baik institusi pemerintah kota Gunungsitoli serta nama baik walikota gunungsitoli telah ternoda, akibat ulah bawahannya yang menggunakan baju dinas berlogo pemkot saat melakukan DISKUSI untuk mencapai IMPIAN di ruang kamar kontrakan.

Cara pandang masyarakat sudah jauh kemana-mana atas kejadian di bulan desember tahun 2021. kesan buruk yang dilakukan itu tentunya sangat mempermalukan nama baik pemerintah pemko, Siapa Pemimpin dan Pimpinannya?

Oknum ASN berinisial BM dan PH mestinya diajarkan untuk bisa menjaga nama baik pimpinannya serta nama baik pemko. atas kejadian tersebut dinilai, betapa bobroknya sifat-sifat oknum ASN yang tidak taat pada aturannya dan secara tidak langsung memberitahukan ke publik, kalau pimpinannya tidak bisa membina mereka yang sesuka hatinya untuk bebas dari ketentuan dan aturan yang ada ditubuh ASN.

Walikota Gunungsitoli harus bisa tegas dan membina semua bawahannya sesuai amanat dari undang-undang ASN,Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, mengingatkan bawahannya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mengajarkan mereka untuk Menjunjung tinggi kehormatan Negara, dan pimpinan wajib menyampaikan untuk seluruh ASN pemko, agar mereka Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS.
semua telah diatur oleh aturan dan undang-undang, dan aparatur sipil negara diwajibkan untuk Meningkatkan kedisiplinan PNS.

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memang tidak gampang menjadi seorang pemimpin, tugasnya sangat berat untuk mengelola APBD demi kepentingan negara dan masyarakat luas. tetapi, sangat sulit untuk mencapai suatu keberhasilan tanpa adanya penerapan aturan dan undang-undang yang akan kita sampaikan buat bawahan, terutama untuk oknum-oknum ASN yang mempunyai job lain, salah satu contoh, oknum ASN kota Gunungsitoli yang ada hubungan dengan PPK 35 seperti yang telah diberitakan disalah satu media.

Diketahui, bahwa beberapa Oknum ASN kota gunungsitoli dinilai kekurangan kerja, sehingga diantara mereka ada yang mencari tugas tambahan, mencari kesibukkan lain dengan cara masuk untuk berorganisasi non pemerintah, ormas dan lembaga lainnya.

Pembinaan itu harus tepat, dimulai dari pimpinannya sendiri hingga kepada bawahannya. memang tidak ada larangan bagi siapapun untuk ikut berorganisasi, semestinya, oknum-oknum ASN itu harus sadar dan berpikir maju, dimana jam kerja, dimana waktu yang tepat untuk menjadi seorang ketua organisasi, apakah disaat masih ASN atau disaat pensiun.

ASN mempunyai batas waktu pengabdian, bukan sesuka hati untuk bisa berbuat dan bergabung di lembaga swasta non pemerintah. mereka itu dibayar negara dari uang rakyat, mengurangi waktu kerja hanya karena kepentingan pribadi sama halnya telah melakukan korupsi waktu yang membuat negara rugi. tapi keuntungan besar buat masyarakat penerima bantuan dari aksi sosial oknum ASN yang membawahi organisasi non pemerintah.

Walikota Gunungsitoli harus memperhatikan bawahannya yang lagi sibuk diluar sana dengan urusan kepentingan pribadi dari bawahannya, terapkan kedisplinan dan kejujuran yang baik buat bawahannya untuk mengemban tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Satpol PP bisa di fungsikan untuk menertibkan kegiatan oknum ASN yang liar disaat jam kerja, agar pemerintah yang bapak pimpin bisa menjadi baik untuk kedepannya. (TMZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *