Berita – Jejakkasus.info -Bondowoso, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso gelar rembuk stunting 2024 dengan tema “Cegah Stunting Menuju Indonesia Emas” yang dipimpin oleh PJ. Sekretaris Daerah, (Sekda) Kabupaten Bondowoso Haeriah Yuliati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dengan target prioritas suplai susu formula khusus untuk anak stunting di tambahan Perubahan Anggaran Keuangan 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Bondowoso, Farida usai gelar rembuk stunting di Pendopo Bupati. Kamis (14/03/2024).
Menurut Farida, anggaran penanganan stunting di APBD awal, ada sekitar Rp. 1 milyar lebih untuk susu yang mencakup suplai selama tiga bulan.
“Ditambahan PAK ini Insya Allah akan dituntaskan untuk yang memang memerlukan susu itu hingga bisa memenuhi kebutuhan asupan selama enam bulan,” jelasnya.
Menurutnya, di tahun 2024 ini, ada banyak upaya penyempurnaan dalam upaya aksi konvergensi, salah satunya perlu penyempurnaan intervensi terhadap nilai-nilai yang kurang dari aksi konvergensi tahun kemarin.
Adapun kekurangan dari nilai aksi konvergensi kemarin yaitu, masih adanya gizi buruk, masih ada stunting yang intervensi penambahan makannya itu, kurang memenuhi standar untuk bisa mencegah stunting.
“Semisal, penambahan susu yang formulanya khusus untuk anak stunting. Kemarin di tahun 2023 kan belum ada. Nah, di tahun ini, harus diadakan meskipun harga susu itu mahal hingga mencapai Rp 600 ribu per kemasan,” terangnya.
Kepala BP4D Bondowoso menambahkan, jika capaian aksi konvergensi tahun ini merupakan hasil dari rembuk stunting tahun kemarin dan rembuk stunting tahun 2024 saat ini, kegiatannya akan dilakukan di tahun 2025.
Sementara itu ditempat yang sama PJ Sekretaris Daerah Bondowoso, Haeriah Yuliati menyampaikan, untuk nilai dari aksi konvergensi stunting kita di tingkat Provinsi saat ini sudah turun yang sebelumnya peringkat tiga dari bawah kini menjadi peringkat ke 7 dari atas.
Sementara untuk penurunan Prevalensinya dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kita masih menunggu release dari kementrian kesehatan yang seharusnya sudah keluar di bulan November – Desember kemarin dan bisa disampaikan dalam rembuk stunting saat ini.
“Tapi, dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan, per Januari 2024, by name by address. Juga berdasar bulan timbang, angka Stunting kita sudah di 7,43 % yang sebelumnya berada di angka 2% di tahun 2022,” rincinya.
Disampaikan PJ Sekda, capaian nilai tersebut, berkat sinergitas dari seluruh jajaran Forkopimda dan sejumlah Organisasi lainnya, yang melakukan berbagai upaya penurunan stunting.
“Baik sosialisasi, penyuluhan pemberian samba darah di dinas maupun sekolah-sekolah utamanya kepada remaja putri yang sudah memasuki masa menstruasi,” jelasnya.
Sebagai tolak ukur, apakah langkah dalam penurunan stunting sudah berdampak, maka pihaknya perlu melakukan bulan timbang setiap bulan secara kontinue.
“Kita tidak boleh puas dengan perolehan angka yang sekarang, baik disisi konvergensi maupun Prevalensi. Tapi, bagaimana di tahun 2025 nanti, kita sudah zero stunting disisi pencegahannya agar tidak muncul lagi kasus kasus yang baru,” harapnya.
Ditambahkannya, salah satu langkah prioritas penurunan stunting diantaranya mencegah pernikahan dini, pemberian tablet tambah darah bagi para remaja dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait.
Selain itu, menurutnya, untuk penanganan stunting ini bukan hanya menjadi prioritas kabupaten, namun sudah menjadi prioritas pusat.
“Oleh karenanya, desa juga sudah bisa menganggarkan menggunakan dana desa dan itu sudah tertuang dalam Perbup tentang tata kelola dana desa,” bebernya.
Sebagai ulasan, aksi Konvergensi Pencegahan Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama – sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.
Sementara Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya.
“Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara,” pungkasnya. (Yus)
