MOJOKERTO -jejakkasus.info– memasuki awal tahun, Pemkab mojokerto mulai menggeber percepatan pembangunan daerah. Sebanyak lima paket infrastruktur dengan total pagu Rp 13,530 miliar ditargetkan sudah berkontrak dan mulai dikerjakan pada akhir Januari ini.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Yuni Laili Faizah mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera digeber. Salah satu fokus utama di awal kepemimpinannya di organisasi perangkat daerah (OPD) strategis ini adalah percepatan pembangunan daerah. ’’Mengawali tahun, sudah ada lima paket yang masuk mini kompetisi katalog dini,’’ ungkapnya.
Lima proyek dengan total pagu sebesar Rp 13,5 miliar tersebut telah masuk pengadaan dini sejak Desember lalu. Paket pekerjaan itu meliputi pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan Parengan-Lakardowo, Kecamatan Jetis, dengan pagu Rp 4,8 miliar. Selanjutnya, pelebaran jalan menuju standar ruas Kepuhanyar-Ngimbangan sebesar Rp 4 miliar.
Paket lainnya yakni pelebaran jalan menuju standar ruas Watesnegoro-Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, dengan nilai Rp 3,8 miliar, serta rekonstruksi jalan ruas Pekukuhan-Ngoro dengan pagu Rp 3 miliar.
Selain pekerjaan jalan, terdapat pula pembangunan saluran drainase lingkungan Desa/Kecamatan Jatirejo yang dipagu Rp 736 juta. ’’Kelima paket ini sudah muncul pemenang. Sekarang masih akan mengurus jaminan pelaksanaan, setelah itu baru kontrak, tegas Yuni.
Mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Mojokerto ini menargetkan, empat paket pekerjaan jalan dan satu paket drainase tersebut dalam waktu dekat sudah menandatangani kontrak. Dengan demikian, pada awal tahun ini sejumlah proyek diharapkan sudah masuk tahap pengerjaan fisik di lapangan. ’’Insya Allah kalau proses administrasinya lancar dan tidak ada kendala, beberapa paket kegiatan ini, diminggu ke-4 bulan Januari bisa berkontrak. Semoga saja tidak ada kendala yang berarti, jelasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menegaskan, percepatan pembangunan daerah pada tahun berjalan sudah mulai dilakukan sejak awal. Bahkan, pengadaan untuk pekerjaan fisik APBD 2026 telah dimulai sejak pertengahan Desember lalu.
Seperti tahun lalu, untuk tahun ini kami kembali melakukan percepatan pembangunan daerah. Kita mulai dengan pengadaan paket proyek yang sudah kita umumkan sejak 18 Desember 2025,ungkapnya.
Menurut Teguh, pengadaan lebih awal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan. Seperti tahun sebelumnya, percepatan pengadaan kembali menggunakan sistem e-katalog konstruksi.
Dengan skema ini, proses pengadaan dinilai lebih cepat dibandingkan sistem tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Karena pada katalog sudah lengkap kategorinya, sehingga PPK dapat mengoptimalkan pengadaan melalui e-purchasing,’ tuturnya./mohex sakti