SHP Menyatakan Itu Bukan Program Kami Terkait Pencatutan Nama Walikota Semarang Dalam Kasus UMKM Bodong

Jejakkasus.info|JATENG

SEMARANG- Masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya dihebohkan dengan adanya informasi bantuan UMKM dan rekruitmen karyawan non ASN dari oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut nama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dalam program tersebut, oknum itu menjanjikan kepada warga akan memberikan bantuan UMKM sebesar Rp4 juta per tiga bulan atau dalam 1 tahun mendapatkan 3 kali bantuan dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

Menanggapi berita yang berkembang ini, Sahabat Hendrar Prihadi (SHP) kota Semarang menyatakan tidak pernah mempunyai program bantuan apalagi mengharuskan warga untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut diungkapkan perwakilan pengurus SHP kota Semarang, Sutarji kepada awak media di Semarang, Rabu (5/1/2022) sore.

“Kami mewakili SHP kota, yang mana atas berita yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan program UMKM dan juga non ASN yang mana itu mengatasnamakan SHP oleh oknum AN dan juga AL ini sebetulnya SHP kota menyatakan tidak benar karena beliau ini bukan anggota daripada SHP ataupun pengurus daripada SHP. Jadi apa yang sudah disampaikan ini untuk kepentingan oknum secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan SHP atau Sahabat Hendrar Prihadi kota Semarang,” ungkapnya.

Terkait pencatutan nama SHP untuk program UMKM dan rekruitmen non ASN tersebut, Sutarji menyatakan akan menindaklanjutinya dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menyerahkan kepada pihak yang berwajib supaya pelaku diproses hukum.

“Kalau didalamnya memang ada pelanggaran hukum tentunya kita akan menindaklanjuti apa-apa yang sekiranya merugikan SHP, karena dalam hal ini SHP tidak pernah punya program dan tidak pernah memerintahkan atas nama oknum tersebut kaitannya dengan rekruitmen untuk masalah UMKM ataupun non ASN. Jadi apa yang disampaikan AN dan rekannya adalah tidak benar,” ucapnya.

Dikatakan Sutarji, para warga yang tertipu oleh oknum tersebut sudah menyetorkan sejumlah uang dengan nilai yang berbeda, diantaranya untuk UMKM sebesar Rp50 ribu dan untuk non ASN Rp150 ribu dengan jumlah korban berkisar 13 ribu orang.

“Kalau kemarin disampaikan oleh para warga itu per orangnya untuk UMKM itu kisarannya Rp50 ribu kemudian untuk non ASN Rp150 ribu per orang kali 13 ribu warga menurut informasi yang saya terima,” paparnya.

Dengan adanya kejadian ini, Sutarji mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan seseorang yang menawarkan bantuan dengan mengatasnamakan pejabat, baik itu Wali Kota atau SHP sebelum diklarifikasi terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.

“Saran untuk warga kota Semarang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya kalau ada seseorang atau oknum yang mengatasnamakan instansi siapapun, apalagi mengatasnamakan orang nomor satu di kota Semarang kemudian memakai bahasa baik itu SHP ataupun yang lain jangan mudah percaya karena mesti diklarifikasi dulu dengan program-program tersebut benar dan tidaknya. Dan saya himbau sekali lagi kepada masyarakat jangan mudah percaya dengan kegiatan-kegiatan tersebut karena akhir-akhir ini banyak terjadi penipuan dimana-mana,” imbaunya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan warga di kota Semarang, Kendal, Demak, Jepara, Solo dan Rembang merasa tertipu oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kepada warga akan mendapatkan bantuan UMKM dan penerimaan karyawan non CPNS yang mengatasnamakan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

Mendengar berita tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan bahwa bantuan yang mencatut dirinya itu adalah bodong alias tidak benar. Hal tersebut ditegaskannya saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Selasa (4/1/2022) kemarin.

Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi menegaskan, bahwa informasi terkait bantuan UMKM dan penerimaan karyawan non CPNS yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab adalah tidak benar. Karena menurutnya, jika pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, maka sifatnya adalah gratis dan tidak perlu menyetorkan sejumlah uang.

“Informasi yang berkembang di masyarakat mengenai janji bantuan UMKM dan penerimaan karyawan non CPNS yang dilakukan oleh oknum adalah murni penipuan, dari awal sama sekali saya tidak tau apa yang dilakukan oleh oknum tersebut sampai ada media yang klarifikasi kepada saya. Dalam kesempatan ini perlu saya luruskan apapun itu sifatnya, bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan adalah gratis, artinya jika ada yang bayar atau menyetor sesuatu atau menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan bantuan tersebut, saya pastikan itu bukan bantuan yang benar dan saya pastikan Itu penipuan,” tegas Hendi.

Hendi berharap agar masyarakat selalu waspada dan hati-hati dengan modus penipuan seperti yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan mencatut namanya. Apalagi bantuan tersebut harus membayar sejumlah uang.

“Jadi saya minta kepada masyarakat untuk tetap waspada, kami dari pemerintah mengingatkan supaya masyarakat tidak terjebak dalam hal seperti itu. Karena bantuan dari pemerintah semuanya cuma-cuma tidak diinginkan tarik biaya apapun,” pungkas Hendi

(Adi-Jejak Kasus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *